KABARDPR.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meninjau secara lansung penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan BLT BBM bersubsidi tahap II, PKH, Sembako, dan Atensi di Dapil Jawa Tengah 1.
Untuk diketahui, Dapil Jawa 1 meliputi Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten kendal, dan Kota Salatiga.
Hal tersebut untuk memastikan pendistribusian bansos tersebut tepat sasaran kepada penerimanya.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) ini merupakan program aspirasi Bukhori untuk Dapil Jawa Tengah 1. Pasalnya, penyaluran bansos tersebut merupakan hasil dari pihaknya berhasil advokasikan ke Kementerian Sosial (Kemensos RI).
“Kehadiran kami (Komisi VIII DPR RI) di tengah masyarakat untuk memastikan para penerima manfaat terpenuhi haknya sesuai besaran yang semestinya di terima,” kata Bukhori saat meninjau lokasi penyaluran bansos tersebut, Minggu (27/11/2022).
“Selain itu juga, untuk memastikan tidak ada intimidasi dari pihak manapun dalam proses penyalurannya, sehingga tepat sasaran,” tambahnya.
Bukhori menjelaskan, bahwa pihaknya memperjuangkan agar program PKH dan Sembako tetap berjalan, meski terjadi kenaikan harga BBM. Pasalnya, pihaknya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, jika ada ada kecurangan dari pihak tertentu.
“Kami sudah membagikan katu nama kami, silahkan jangan ragu untuk melapor. Bisa lampirkan bukti pendukung seperti halnya foto agar bisa kita tindaklanjuti dengan serius,” tegas Bukhori.
Bukhori Turun Lansung ke Dapil
Ia pun juga di kesempatan yang sama mengingatkan masyarakat penerima manfaat bansos agar menggunakan bantuan tersebut dengan bijaksana, cermat, dan tepat guna.
Bukhori menekankan agar bantuan dana yang di terima oleh masyarakat bisa memanfaatkannya untuk belanja makanan sehat serta menunjang kepentingan pendidikan.
“Tidak boleh di gunakan untuk membeli rokok, membeli data untuk tiktok-an. Tetapi kalau untuk memasarkan dagangannya dengan tiktok, nah itu jauh lebih bagus. Ibu juga bebas belanja di mana saja, bisa ke Pasar Johar atau melariskan jualan tetangganya. Jadi tidak ada paksaan harus belanja ke toko tertentu atau ke orang tertentu,” jelasnya.
“Kami mengapresiasi PT Pos selaku pihak penyalur bersama teman-teman pendamping yang telah gesit menyalurkannya. Penerima PKH, penerima BLT yang biasanya beririsan antara satu dengan yang lain masih relevan dan harus tetap diperjuangkan untuk mendapatkan haknya dalam rangka memberdayakan mereka,” pungkasnya.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
