KABAR DPR – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan agar ditegakannya hukum yang proposional dalam menghadapi kasus Tindak Pidana Pergerakan Orang (TPPO) dan peredaran narkoba. Dirinya tidak ingin penyelesaian kasus tersebut hanya dibebankan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) saja.
Pasalnya, ia meyakini bahwa kejahatan terorganisir sekaligus multinasional ini harus ditangani dengan oleh membangun kekuatan antar kementerian dan lembaga terkait. Sebab itu, segenap Pemerintah Indonesia harus saling bersatu padu memberantas kasus-kasus yang menjadi sorotan publik ini.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/8/2023). Tanpa kekuatan bersama, baginya, usaha memberantas kasus, baik TPPO maupun narkoba, hanya akan menjadi sia-sia.
“Saya hanya ingin mengimbau dan mengajak kita semua untuk tetap berlaku adil, proporsional. Jika ada kesalahan maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum berlandaskan pada fakta hukum itu sendiri. Jika (Kemenkumham) ada kesalahan, bisa dilakukan upaya korektif,” ungkap Arteria.
Lebih lanjut, khusus kasus TPPO, dirinya menilai baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak bisa mengabaikan faktor pemicu. Di antaranya, disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, desakan ekonomi dan terjerat hutang. Maka dari itu, imbuhnya, kemudahan memperoleh paspor bukan alasan tunggal terjadinya kasus TPPO.
Terakhir, terkait dengan peredaran narkoba, Arteria menekankan bahwa lapas bukan sarang narkoba. “Narkobanya masuk dari luar ya. (Narkoba) itu tidak hanya menjadi kewajiban petugas lapas, tapi (juga) menjadi kewajiban aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk bisa mengatasi. Ini adalah tugas bersama dan tidak (bisa) dibebankan kepada teman teman di lapas saja,” pungkasnya.
Hingga saat ini, TPPO dan peredaran narkoba dinilai oleh Komisi III DPR menjadi kejahatan yang diwaspadai dengan penanganan yang harus terkoordinasi baik antar kementerian dan lembaga. Selain merusak generasi bangsa, Kasus TPPO dan narkoba juga merampas hak asasi kemanusiaan hingga mengancam keselamatan jiwa korban.
