KABARFPR.COM, JAKARTA-Sebagaimana telah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan DPR RI-DPD RI 16 Agustus, APBN Tahun Anggaran 2025 disusun pada dan masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai penyusunan kebijakan setiap kebijakan diharapkan memberikan ruang kepada pelaksanaan program kebijakan Pemerintah selanjutnya.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Vera Febyanthy saat penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
“Kebijakan yang disusun dalam APBN 2025 harus senantiasa bisa menjawab tantangan baik ekonomi politik dalam negeri maupun global serta menyesuaikan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 yang akan disusun untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Vera.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat menekankan pengelolaan APBN 2025 yang bijaksana berdasarkan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RAPBN 2025. Tak hanya itu, Fraksi Demokrat menekankan pemerintah harus menjaga rasa aman dan keadilan di masyarakat dalam situasi transisi kepemimpinan baik transisi kepresidenan maupun transisi pemimpin di daerah yang akan dilaksanakan melalui Pilkada serentak pada November 2024.
Disisi lain, Fraksi Demokrat menyoroti perlunya pemerataan pembangunan yang memberikan multiplier effect Pemerintah perlu mencermati dan mewaspadai fenomena deflasi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir di tahun 2024 yang memberikan sinyal terjadinya penurunan daya beli masyarakat nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 5 ditetapkan pada level 16.100.
Fraksi Partai Demokrat, ungkapnya, juga berpendapat bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu terus mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. Diantaranya masih tingginya suku bunga acuan The Fed yang mendorong terjadinya aliran dana atau Capital Outflow dan situasi geopolitik masih akan membayangi fluktuasi nilai tukar di tahun 2025 harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2025 diasumsikan pada pada angka USD82 per barel.
“Kami meminta pemerintah untuk senantiasa responsif dalam mengambil kebijakan harga minyak di tengah ketidakpastian tersebut terhadap lifting minyak dan gas tahun 2025 Fraksi Partai Demokrat berpendapat perlu adanya solusi dan jalan keluar di sektor Migas karena ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara penurunan,” pungkas Vera. (pun/aha)
