KABAR DPR – Fenomena kenaikan harga bahan pokok akhir-akhir menuai sorotan tajam di masyarakat. Apalagi, di bulan suci ramdhan 2023 ini, keluhan masyarakat atas melonjaknya harga beras dan sembako semakin mewarnai jalannya kebijakan pemerintah.
Sekertaris Jenderal Forum Komunikasi Kerukunan Antar Suku (FK2AS) Achmad Sazali, menilai bahwa kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Yasin Limpo menuai berbagai masalah.
Pasalnya, sejak memimpin Kementan, kebijakan impor beras yang dilakoni Yasin Limpo kerap tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi dalam beberapa sektor terlebih soal ketahanan pangan nasional.
Kemudian lanjut Achmad, kebijakan food estate yang merupakan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan juga dinilai tidak memuaskan bagi masyarakat. Bahkan, menurut dia, kebijakan (food estate) gagal total di sejumlah wilayah seperti Kalimantan dan lainnya.
Terlebih, kata dia, pengunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan data produksi beras di Kementan sering kali bablas alias simpang siur.
Padahal menurutnya, bahwa Kementan harusnya memiliki data sendiri secara mandiri sebagai acuan dalam produksi beras di tanah air.
Akibatnya, Kementan terlihat tidak mampu memantau arus pergerakan harga baik dari hulu hingga hilir, sehingga harga beras kian meroket meski di tegah masa panen raya.
“Kalau saya kasih penilain buat Kementan ini merah atau kalau dalam angka itu lima, rapornya masih merah, soal data aja mereka enggak punya,” kata Achmad Sazali dalam Podcast JCC Network Program Pro Otonomi, bertajuk Bulan Ramadhan Harga Beras dan Sembako Semakin Melejit Siapa Biang Keroknya?, Minggu (26/3/2023).
“Setiap dirjen terkordinasi juga tidak baik, dirjen A bicara lain dirjen B bicara lain,” tambahnya.
Achmad Sazali menambahkan, bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini sudah bekerja maksimal baik dalam menghadapi krisis kesehatan akibat Pandemi Covid-19 hingga krisis ekonomi.
Namun, lanjut dia, para pembantu presiden (Kebinet Menteri Indonesia Maju) khususnya Kementerian Pertanian masih jauh dari kata maksimal bahkan dikatakan gagal.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle Menteri Pertanian (Mentan) Yasin Limpo. Hal itu diakibatkan oleh kurangnya kerja maksimal Mentan Yasin Limpo, sehingga jangan sampai masyarakat berasumsi liar atas kinerja baik Jokowi selama ini.
“Sudah saatnya menurut kami, Yasin Limpo diganti karena kinerjanya buruk!. Besar mudharatnya dari pada manfaatnya, justru malah menambah citra buruk Jokowi. Maka, penggantian Mentan Yasin Limpo adalah kebutuhan dan keharusan,” pungkasnya.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
