KABAR DPR – Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, Puan Maharani mendorong kemajuan para pemimpin perempuan. Puan mengajak para pemimpin perempuan di ASEAN membangun kebijakan yang responsif gender.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pertemuan Anggota Parlemen Wanita AIPA (WAIPA) yang digelar dalam Sidang Umum AIPA ke-44 di Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri tersebut menghadirkan anggota-anggota parlemen perempuan AIPA, meski ada negara yang juga mengirimkan delegasi laki-laki.
Sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44, Puan menyambut hangat para anggota parlemen dan delegasi yang hadir. Ia memandang, pertemuan anggota parlemen perempuan AIPA penting, apalagi untuk membahas tema ‘Memajukan Partisipasi Perempuan dan Mempromosikan Kepemimpinan Perempuan’. Topik tersebut sangat relevan dengan situasi global saat ini. Mengingat, jumlah perempuan merupakan hampir setengah dari populasi ASEAN.
“Sangat penting bagi kita untuk mengakui peran penting yang dapat dimainkan oleh perempuan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di negara kita masing-masing,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Terlepas dari kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir, menurut Puan, masih banyak tantangan yang dihadapi dunia dalam mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Ia menilai, perempuan masih belum terwakili dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jabatan politik.
Puan juga meminta anggota WAIPA berusaha untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan representatif. Melalui penerapan kuota berbasis gender, Puan mengatakan, hal tersebut dapat menjamin partisipasi secara setara dan kekuatan pengambilan keputusan bagi perempuan.
Puan menilai, ada kebutuhan mendesak untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dengan mempromosikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, dengan memberikan dukungan bagi pengusaha dan pekerja perempuan.
“Kita harus mendorong partai politik untuk memfasilitasi pendidikan politik, memberikan dukungan keuangan selama pencalonan, dan membuka akses yang lebih luas ke jaringan politik,” sambungnya.
Puan pun menyatakan, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses informasi akan menjadi prioritas di AIPA selanjutnya. Ini dilakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan perempuan di Parlemen.
Menurut Puan, ketika suara perempuan dimasukkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan masukan tentang risiko berbasis gender, dan perspektif yang lebih luas. Puan pun mengajak semua stakeholder di ASEAN mendorong kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di parlemen.
“Bukti menunjukkan bahwa masyarakat dengan representasi dan kepemimpinan politik perempuan yang lebih besar cenderung menunjukkan tata kelola yang lebih baik, fokus yang lebih besar pada isu-isu sosial, dan hasil kebijakan yang lebih baik yang menangani ketidaksetaraan berbasis gender,” urainya.
