KABAR DPR – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Keluarga Nasional sebagai loncatan untuk menekan angka stunting.
Hari Keluarga Nasional sendiri diperingati setiap 29 Juni. Menurutnya tanpa generasi yang sehat dan berkecukupan gizi maka sulit bagi Indonesia untuk merealisasikan Generasi Emas 2045.
“Perbaikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul bermula dari masa anak-anak yang dibentuk oleh keluarga. Peran besar keluarga untuk menciptakan kualitas SDM Indonesia yang berkualitas adalah pada pola asuh dan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak,” kata Puan, Rabu (28/6/2023).
Disampaikannya, momen Hari Keluarga Nasional harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat mengenai pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan bagi pembangunan bangsa maupun negara.
Adapun tema yang diusung untuk Hari Keluarga Nasional ke-30 di tahun 2023 ini adalah ‘Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju’.
Dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6 persen, sementara Pemerintah menargetkan kasus stunting pada 2024 diharapkan mencapai 14 persen.
Oleh karena itu, Puan meminta Pemerintah melakukan pembenahan dan peningkatan di berbagai sektor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga akan pendidikan, pola asuh dan gizi bagi anak bisa terpenuhi.
“Untuk menekan angka stunting, diperlukan upaya terobosan yang semuanya difokuskan dan harus dipastikan bahwa makanan bergizi harus memenuhi kebutuhan anak dan ibu hamil,” terang mantan Menko PMK tersebut.
Puan menambahkan, Pemerintah juga perlu menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya orang tua dalam menyisihkan uang setiap bulan untuk dikelola menjadi menu makanan sehat.
Selain itu, program bantuan bagi masyarakat yang kekurangan juga harus semakin ditingkatkan. Harapannya, pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil dapat terpenuhi.
“Balita saat inilah yang kelak menjadi tenaga produktif. Untuk menjadikannya sebagai generasi yang unggul, mampu bersaing dan memiliki produktivitas tinggi, pemenuhan nutrisi bagi anak sangat penting,” papar Puan.
Politisi PDI-P ini menjelaskan, kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Jika dilihat berdasarkan provinsi di Indonesia, wilayah Indonesia Timur sepertinya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pemerintah.
Ia lantas mencontohkan, Nusa Tenggara Timur yang masih memiliki prevalensi balita stunting di angka 35,3 persen. Untuk itu, Puan memastikan DPR akan terus mengawasi komitmen Pemerintah dalam menekan angka stunting di penjuru negeri.
“Setiap program yang digagas Pemerintah akan kami kawal, baik saat masa reses ketika anggota dewan bertemu konstituen di dapilnya, atau ketika kami melakukan kunjungan kerja. Dan tentunya dari sisi legislasi dan dukungan anggaran,” ungkapnya.
