Wamendagri: Pemerintah Pusat Komitmen Kawal Usulan Pembangunan KPP di Papua
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan.
Penguatan Dukungan Pendanaan
Ribka Haluk berharap langkah ini dapat memperkuat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat keterbatasan fiskal Pemda di provinsi baru tersebut. Usulan tersebut kini sedang diperhatikan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk terus dikawal dalam proses pembahasannya.
Dukungan Penting untuk Infrastruktur Pemerintahan
Menurut Ribka, dukungan tersebut sangat penting agar pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Di tengah keterbatasan fiskal ini, Ribka mendorong ASN di daerah untuk proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat guna mempercepat pemenuhan berbagai kebutuhan pembangunan.
“Kementerian Dalam Negeri itu orang tuanya pemerintah daerah, jadi kalau ada misalnya butuh koordinasi di sana bisa langsung hubungi, Kementerian Dalam Negeri siap selalu fasilitasi 24 jam,” ucap Ribka.
Pentingnya Pengelolaan Dana Otsus
Ribka juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal agar tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang dapat berdampak negatif pada alokasi anggaran di masa mendatang. Apresiasi disampaikan atas keberhasilan Pemprov Papua Selatan dalam mempercepat proses penataan pemerintahan sejak pembentukan daerah.
Ribka Haluk memastikan Kementerian Dalam Negeri siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPP di Papua. (rea/rir)
