Uni Eropa Perketat Aturan, Blokir 14 Platform Kripto
Melalui aturan baru yang diterapkan, Uni Eropa kini memiliki kewenangan untuk memberlakukan larangan transaksi penuh terhadap penyedia layanan aset kripto yang beroperasi di luar wilayah Uni Eropa.
Sebelumnya, regulator di Uni Eropa hanya dapat memberikan sanksi kepada bursa kripto atau dompet digital secara individual. Pendekatan tersebut dinilai kurang efektif karena pihak yang terkena sanksi dapat dengan mudah beralih ke platform lain untuk melanjutkan aktivitasnya.
Langkah Tegas untuk Mengendalikan Aset Kripto
Dengan kewenangan baru ini, Uni Eropa dapat langsung membatasi akses terhadap seluruh penyedia layanan kripto di yurisdiksi tertentu tanpa perlu memberikan sanksi satu per satu secara terpisah.
Langkah pertama penerapan aturan ini diterapkan dengan menargetkan 14 platform layanan kripto yang berbasis di negara seperti Georgia, Panama, Uni Emirat Arab, Kepulauan Marshall, Kirgizstan, dan Belarus.
Uni Eropa menduga bahwa negara-negara tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang terkena sanksi untuk menyembunyikan transaksi keuangan mereka dan menghindari deteksi regulator.
Upaya Mempersempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan Keuangan
Pendekatan baru yang diterapkan diharapkan dapat membatasi kemungkinan individu maupun organisasi yang berusaha menggunakan aset kripto untuk menghindari pembatasan transaksi internasional yang seharusnya diterapkan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap sektor aset kripto guna mencegah penyalahgunaan dan aktivitas ilegal, termasuk di dalamnya upaya bantuan yang tidak diinginkan kepada pihak yang dikenai sanksi, seperti Rusia.
Sumber: Liputan6
