KABAR DPR – Pergelaran bergengsi Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) secara resmi digelar sejak 5 hingga 11 Agustus 2023 mendatang di Jakarta, Indonesia dihadiri oleh 9 Ketua Parlemen di ASEAN (selain Indonesia), perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional dengan total peserta 568 delegasi.
Oleh karena itu, Ketua Badan Kerja-Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan melalui momentum Sidang Umum AIPA ke-44 yang resmi dibuka pada Senin (7/8/2023) tersebut, DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus Presidensi AIPA akan mengajukan 6 draf resolusi.
“Besok pagi akan segera pembukaan dan langsung dilaksanakan acara sidang-sidang termasuk general debate, statement dari beberapa sejumlah negara dan juga observer. Termasuk juga di dalamnya nanti tentu saja pembahasan draf resolusi, ya. Indonesia sendiri mengajukan 6 draf resolusi,” ujar Fadli.
Fadli mengungkapkan 6 draf resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia itu merupakan bagian dari upaya yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di kawasan ASEAN.
Terutama bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Sidang Umum AIPA ke-44 tersebut nantinya juga akan cukup banyak membahas resolusi yang diajukan oleh anggota AIPA lainnya.
Diantaranya, sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, yaitu komite politik, komite ekonomi, komite sosial, komite organisasi, Young Parliamentarians of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (YPA) dan Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA).
Selain itu, Fadli menegaskan bahwa DPR RI melalui BKSAP pada Sidang Umum AIPA ke-44 juga akan mengajukan perdamaian berkelanjutan di Myanmar dengan mendorong efektivitas ‘Five Point Consensus ASEAN’ terkait penyelesaian konflik di Myanmar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
“AIPA ke-44 kali ini kita tidak mengundang Myanmar karena Myanmar sebagai anggota ASEAN mempunyai masalah internal yang masih pelik, ya. Dan kita juga berharap Myanmar menerapkan 5 poin konsensus atau 5 kesepakatan itu. Dan ternyata sejauh ini belum ada kemajuan yang berarti masih ada tindak kekerasan di sana, ada 6.000 orang lebih yang meninggal selama beberapa tahun ini,” sesalnya.
“Kita ingin konflik ini diselesaikan dengan cara damai dan kita berharap rezim yang berkuasa Di Myanmar itu bisa membuka dialog yang inklusif dengan semua pihak dan juga sesuai dengan 5 poin konsensus itu ada akses kemanusiaan, penghentian kekerasan, ada special envoy yang melihat langsung kondisi di lapangan dan sebagainya. Jadi ada perdamaian yang berkelanjutan,” pungkas Fadli.
