Pemerintah memastikan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) aman untuk jangka panjang. Kepastian itu ditopang oleh stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton serta persediaan beras di NTT sekitar 39 ribu ton.
Di daerah terdampak, kebutuhan beras dinilai masih jauh di bawah ketersediaan yang ada. Pemerintah mencatat sekitar 34.600 pengungsi membutuhkan 300 ton beras per bulan, sehingga pasokan yang tersedia diproyeksikan cukup hingga satu tahun ke depan.
“Kami hitung 34 ribu pengungsi, kebutuhan berasnya sekitar 300 ton per bulan. Stok kita di sini 39 ribu ton. Jadi tidak ada masalah. Enam bulan pun berasnya aman, sampai satu tahun aman,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat meninjau langsung penanganan bencana di NTT, Rabu (19/8).
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah menyiapkan 200 ton beras khusus bagi Kabupaten Manggarai. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan bagi empat kabupaten terdampak gempa di NTT.
Secara keseluruhan, bantuan beras untuk wilayah terdampak mencapai 5.386 ton. Jumlah itu terdiri atas bantuan bencana dan bantuan pangan reguler senilai sekitar Rp75,4 miliar.
Amran mengatakan distribusi dilakukan cepat menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Saat pemerintah daerah mengajukan tambahan beras, permintaan yang semula 20 ton langsung dinaikkan menjadi 200 ton.
“Kami turun ke titik bencana, tadi kami melihat langsung. Bahkan ada yang minta 20 ton, kami berikan 200 ton. Kami disposisi, Wakil Bupati dan Kapolres tulis tangan, kami juga tulis tangan, karena butuh bantuan cepat. Kalau diproses ke Jakarta bisa tiga hari, bisa satu minggu,” kata Amran.
Untuk pengiriman bantuan, pemerintah menyiapkan 35 truk. Dari jumlah itu, 10 truk diarahkan langsung ke lokasi yang ditinjau.
Bantuan yang disalurkan tidak hanya beras. Pemerintah juga mengirim minyak goreng, gula, dan mi instan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Selain pemenuhan kebutuhan darurat, Kementerian Pertanian ikut menyiapkan langkah pemulihan agar warga bisa kembali berproduksi. Upaya itu mencakup perbaikan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak, penyediaan benih gratis, serta bantuan alat dan mesin pertanian.
Pemerintah juga menyiapkan penggantian tanaman perkebunan yang rusak, termasuk kopi, kakao, dan kelapa, agar masyarakat terdampak dapat kembali memperoleh penghasilan.
