Komite Senat Australia telah mengeluarkan laporan tentang kerangka kerja regulasi aset digital yang diusulkan oleh pemerintah. Laporan tersebut mendukung undang-undang yang akan membawa platform kripto dan layanan kustodian di bawah layanan keuangan Australia. Langkah tersebut diterapkan sebagai upaya modernisasi pengawasan aset digital, industri yang sedang berkembang dengan cepat namun masih diatur secara tidak merata menurut pembuat undang-undang.
Tindakan ini didasari oleh langkah-langkah sebelumnya yang telah diambil oleh regulator Australia, seperti pendaftaran wajib AUSTRAC untuk bursa kripto dan konsultasi Departemen Keuangan yang bertujuan untuk mengintegrasikan platform aset digital ke dalam kerangka layanan keuangan negara. RUU Amandemen Korporasi (Kerangka Kerja Aset Digital) 2025 yang baru saja diterbitkan bertujuan untuk mengubah undang-undang korporasi dan UU ASIC agar menciptakan regulasi perizinan dan kepatuhan bagi bisnis yang menangani token digital atas nama klien.
Dalam kerangka kerja tersebut, operator platform aset digital dan layanan penyimpanan aset berbasis token pada umumnya akan diharuskan memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia, mematuhi standar keamanan aset, dan memenuhi persyaratan pengungkapan kepada klien ritel. Perubahan tersebut diharapkan dapat menutup celah regulasi yang memungkinkan bisnis untuk menyimpan aset digital klien tanpa perlindungan yang memadai seperti yang ada dalam sektor keuangan tradisional.
RUU tersebut mendefinisikan konsep inti seperti “token digital,” “platform aset digital,” dan “platform kustodian tokenisasi,” dengan tujuan membawa perantara yang berurusan dengan aset pelanggan di bawah regulasi layanan keuangan yang sudah ada daripada mengatur teknologi blockchain itu sendiri. Jika diberlakukan, aturan tersebut akan mencakup periode transisi enam bulan bagi penyedia yang belum memiliki Lisensi Layanan Keuangan Australia.
