Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali mengemuka dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Aturan ini dipandang penting bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat kembali ke negara.
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah dibahas lebih dari satu dekade. Pada 2026, pembahasannya kembali didorong dan DPR menargetkan penyelesaiannya paling lambat Desember 2026.
Salah satu alasan utama RUU ini mendapat perhatian adalah upaya memulihkan kerugian negara. Dalam perkara korupsi, hukuman terhadap pelaku tidak otomatis mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat pemulihan aset sepanjang 2025 mencapai Rp1,53 triliun. Capaian itu naik dibandingkan 2024 yang sebesar Rp739,6 miliar.
Di tingkat penegakan hukum secara keseluruhan, pemerintah mencatat pemulihan aset dari perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025. Angka itu menunjukkan bahwa pemulihan aset menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi, karena hasil akhirnya tidak hanya berkaitan dengan hukuman, tetapi juga pengembalian kekayaan yang terkait tindak pidana.
RUU ini juga dinilai penting karena penegakan hukum terhadap korupsi tidak cukup berhenti pada pelaku. Kajian mengenai RUU Perampasan Aset menekankan perlunya mengejar aset yang diduga berasal dari tindak pidana agar pendekatan pemulihan aset atau asset recovery bisa diperkuat.
Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara. Aset hasil tindak pidana pun menjadi salah satu fokus dalam proses penegakan hukum.
Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah aturan yang mengatur penyitaan dan perampasan aset, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, sejumlah kajian menilai masih ada celah dalam kerangka hukum yang ada, terutama terkait mekanisme perampasan aset yang tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.
RUU Perampasan Aset diharapkan memberi dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai cara negara mengejar dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Salah satu konsep yang banyak disorot dalam pembahasan adalah non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pidana terhadap seseorang dalam kondisi tertentu.
Konsep itu berbeda dengan conviction-based forfeiture, yang mengaitkan perampasan dengan proses dan putusan pidana. Karena menyangkut hak atas harta, penerapannya membutuhkan aturan yang jelas agar tidak menjadi alat untuk merampas aset secara sewenang-wenang.
Dalam materi sumber, perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik, proses peradilan, pembuktian, serta pengawasan disebut sebagai bagian penting dalam penyusunan aturan. Kajian mengenai implementasi asset recovery di Indonesia juga menyoroti perlunya harmonisasi aturan, penguatan kelembagaan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga.
Upaya memperkuat pengembalian aset hasil kejahatan juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia mengesahkan UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Konvensi itu menempatkan pengembalian aset sebagai salah satu unsur penting dalam kerja sama pemberantasan korupsi antarnegara. Hal ini dinilai relevan karena hasil korupsi dapat dipindahkan, disembunyikan, atau ditempatkan dalam bentuk aset tertentu sehingga pemulihannya memerlukan instrumen hukum yang memadai.
Setelah lama menjadi bagian dari agenda legislasi, pembahasan RUU Perampasan Aset kembali dikebut pada 2026. Komisi III DPR menyatakan pembahasan terus dilakukan dan menargetkan aturan tersebut selesai pada akhir 2026.
Gagasan penyusunan aturan perampasan aset sendiri telah muncul sejak 2008 dan kemudian kembali masuk ke dalam agenda pemberantasan korupsi pemerintah. Dorongan pengesahan juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang menilai aturan ini diperlukan untuk memperkuat upaya mengejar hasil kejahatan.
Di sisi lain, pembahasan RUU ini juga dinilai harus dilakukan secara terbuka dan hati-hati. Sejumlah kelompok antikorupsi menyoroti pentingnya transparansi draf dan partisipasi publik dalam proses penyusunannya.
Dengan demikian, pentingnya RUU Perampasan Aset tidak hanya terletak pada upaya merampas harta pelaku korupsi. Aturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemulihan aset, mempersempit ruang penyembunyian hasil kejahatan, serta membantu memastikan kerugian negara dapat dikembalikan semaksimal mungkin.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada isi aturan, mekanisme pembuktian, profesionalitas aparat penegak hukum, pengawasan, dan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam kerangka itu, pemberantasan korupsi dapat dijalankan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.



