CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roslani belum mengungkap sumber anggaran untuk saldo awal Rp50 ribu yang rencananya diberikan ke rekening masyarakat. Saat ditanya apakah dana itu berasal dari APBN atau sumber lain, Rosan hanya menyebut mekanismenya masih disusun.
“Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).
Rosan mengatakan manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah berkoordinasi untuk menjalankan rencana pembukaan rekening tersebut. Menurut dia, BRI akan melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sedangkan BSI disiapkan untuk Aceh.
“Ya, memang sudah. BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka melalui BRI dan BSI. Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening tersebut.
Pembukaan rekening itu akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Rekening tersebut juga direncanakan diberikan otomatis kepada warga yang berusia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” kata Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).
Airlangga sebelumnya juga mengatakan dana awal Rp50 ribu itu tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan. Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan regulasi agar dana tersebut tetap utuh di rekening masyarakat.
“Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga.
Selain sebagai penampung dana awal, rekening itu nantinya juga disiapkan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening tersebut dirancang terhubung dengan sistem pembayaran QRIS.
Airlangga mengatakan fasilitas QRIS itu akan tersedia tanpa biaya bagi pedagang. Ia menyebut, “Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah.”
Pembukaan rekening tersebut akan melibatkan pemadanan data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system melalui QRIS.
Sumber: CNN Indonesia
