JAKARTA-Menyikapi Indeks Kerawanan Pemilu Maluku Utara, Gerakan Pemuda Nuku bekerjasama dengan Universitas Nasional gelar Diskusi Bertajuk ” Pemilu Damai, Maluku Utara: Politik seadanya, Berkawan Selamanya:
Hadir dalam diskusi tersebut Prof. Margarito Kamis, SH., M.Hum (Keynote Sepaker), tokoh Maluku Utara, Anggota Bawaslu Maluku Utara, Rusli Saraha, SE., M.A.P Anggota Bawaslu Maluku Utara, (Narasumber), Mohammad Alfan Ardilah Peneliti Politka Research Consulting (Narasumber) dan Dr. Safrizal Rambe, S.IP., M.Si Akademisi Ilmu Politik FISIP, Universitas Nasional.
Dalam Sambutannya, Presiden GP Nuku mengemukakan bahwa 25 Tahun sudah sejak pemekaran Provinsi Maluku Utara, ini waktu yang tidak singkat dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga proses berdemokrasi.
Djusman mengatakan,berdasarkan data bawaslu, maluku utara itu tercatat tingkat kerawanan pilkada tertinggi ke 3 di indonesia dibawah sulawesi utara dan Dki jakarta, padahal maluku utara dalam 3 tahun terakhir dinyatakan sebagai provinsi paling bahagia.
Berangkat dari fenomena tersebut maka diskusi ini membahas pertanyaan tentang bagaimana menciptakan Pemilukada damai di Maluku utara dan bagaiman partisipasi masyarakat dalam meredam potensi kerawanan yang terjadi, lanjut Djusman Presiden GP Nuku.
Sementara itu, Dekan fisip, Dr. Erna Ernawati Cotim. M.Si mengapresiasi di selenggarakan diskusi yang bertajuk “Pilkada Damai Maluku Utara, beliau berharap bahwa kedepannya akan ada kerja sama yang konstruktif untuk kedua bela pihak. Lanjutnya, sebagai informasi fakultas ilmu sosial dan politik merupakan fakultas yang paling besar di universitas nasional dengan 8 fakultas salah satunya adalah fisip dengan 10 program studi. dan program studi tertua adalah politik.
Sementara, Prof. Dr. Margarito Kamis. S.H, M.HUM, mengatakan “Saya senang teman2 dan bapak ibu mengambil tema dan peduli terhadap daerah asal yaitu maluku utara. seperti yang pak djusman bilang sdh terverifikasi bahwa kita berada di rangking ke 3 daerah yang potensi ributnya besar, lanjutnya 4 kali pilkada 4 kali ribut. ributnya sampai jakarta, dan itu sebagian di sebabkan oleh penguasa tidak beres dan penguasa secara keseluruhan termasuk penyelenggarahan pemilu, Kpu dan Bawaslu.
Lanjutnya, sejarah pemilu kita menemukan 1 hal yang tidak mungkin di bantah. pemilu itu baru ada setelah orang berubah status dari slaf menjadi man atau freeman, dari budak menjadi orang merdeka barulah pemilu ada. jadi ini pemilu itu produk orang punya akal orang punya hati orang merdeka itulah pemilu.
Rusli Saraha, SE., M.A.P menjelaskan “Indikator Provinsi Malut ranking 3 nasional indeks kerawanan pemilu di malut. Menurutnya, Ada dua rilis indeks kerawanan : 1. Rilis indeks kerawanan pemilu, 2. Rilis indeks kerawanan pilkada. Dua hal ini berbeda, rilis indeks kerawanan pemilu di rilis oleh bawaslu RI semenjak desember 2022. Proses tahapan pemilu hampir selesai, sudah ada pelantikan. Sekarang menghadapi proses pemilihan pilkada dirilis oleh bawaslu RI agustus 2024 menempatkan maluku utara di kategori sedang.”
Maluku utara ada 72 orang kontestan baik gubernur, bupati maupun walikota yg memperebutkan 22 kursi yg disediakan didaerah. Kurang lebih ada 50 orang yg bersedia tidak terpilih. Situasi ini jika dihubungkan dengan dinamika pilkada maka semua orang berkepentingan termasuk ASN, kepala desa, petani, nelayan, pelaku UMKM berkepentingan semua.
Mengutip, Nikita Kriscef mengatakan:
“Politisi itu sama saja mereka berjanji membangun jembatan meskipun di tempat itu tidak ada sungainya”
Menurutnya, Tantangan yg dihadapi pada musim pilkada: potensi politisasi sara dan politik uang. 2 Gubernur yg menjabat ditangkap oleh KPK dengan kasus yg sama (korupsi) dan penyebab dari korupsinya karena biaya pilkada yg begitu mahal.
Bagaimana caranya memastikan proses pilkada yg damai? Di mulai dari semua kelompok kepentingan terutama para penyelenggara. Potensi dari kacaunya proses pilkada bisa terjadi karena adanya kecurangan, sasarannya lebih besar ke penyelenggara entah KPU BAWASLU dan jajarannya. Karena yg berwenang dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah KPU dan BAWASLU.
Lanjutnya, Efek dari proses kecurangan tersebutlah yg menimbulkan kekacauan. Karena itu pentingnya integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan sehingga bisa tidak terlibat dalam praktik manipulatif.
Sementara Peneliti PRC, Mohammad Alfan Arfilah, menjelaskan Dalam survey, memotret tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu di 80 persen, 20 persen yg memilih menganggap tidak profesional.
Realitas sistem yg banal. Bagaimana peran konsultan untuk mengatasi? Menjaga suara itu penting. Hasil temuan dari kandidat hanya memiliki 70 persen saksi di tps, 30 persennya berarti rawan untuk di eksploitasi.
Sedangkan Akademisi Universitas Nasional, Dr. Safrizal Rambe, mengatakan siap berkontestasi maka siap untuk kalah, siap menang maka siap dengan konsekuensi. Masyarakat juga harus siap untuk berdemokrasi. Demokrasi menumbuhkan proses kedewasaan. Perlu ditumbuhkan dengan upaya partisipasi politik.
Persoalan sistem menumbuhkan banyak persoalan. Temuan perbedaan exitpol dan quickcount. Persoalan sistem menandakan ada yg belum selesai. Hasil2 yg didapat bisa dilihat sekarang: sistem yg dibuat tidak membuat pemilu lebih baik. Seperti persoalan kecurigaan orang.
Indeks kerawanan pemilu terkait data dari bawaslu, menarik untuk dilihat. Yg dari urutan ketiga berubah menjadi tahap sedang. Indeks kerawanan pemilu disebutkan isu strategis yg harus dipikirkan. Diantaranya netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan. Hal ini harus diselesaikan persoalannya.
Praktik politik uang. Perlu adanya komitmen, jangan menurunkan idealisme hanya karena ketidak mampuan hidup yg lebih baik sehingga tergoda dengan politik uang. Harus menyuarakan hal tersebut. Dimensi2 cultural harus disambungkan.
Tutupnya dalam diskusi bertajuk pemilu damai Maluku Utara , bahwa “Demokrasi yg mapan adalah ketika mendapatkan income.”
