Proporsal Perdamaian Rusia vs Ukraina Prabowo Dianggap Blunder, BARNAS GP Serukan Reshuffle Menhan

Gambar Gravatar

KABAR DPR – Ketua Umum Barisan Nasional Ganjar Presiden (BARNAS GP), Ridwan Darmawan menilai jika proposal perdamaian yang diajukan Menhan Prabowo Subianto terkait konflik Rusia vs Ukraina sebagai sebuah masalah.

Menurutnya, inisiatif Prabowo tersebut patut diduga seabgai tindakan di luar pengetahuan Presiden apalagi isu tersebut merupakan hal yang sensitif karena berkaitan dengan situasi geopolitik Indonesia. Oleh sebab itu, dia pun meminta agar Jokowi mereshuffle Menhan.

“Ini berbahaya, saya kira Presiden Jokowi layak meresuffle Menhan sesegera mungkin,” kata Ridwan Darmawan kepada wartawan.

Ridwan beranggapan jika keputusan politik luar negeri Indoensia seharusnya diketahui minimal oleh Kepala Negara atau kepala pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian dalam konteks kita berbangsa dan bernegara.

“Proposal perdamaian yang diusulkan oleh Prabowo terlihat sangat dangkal dan ahistoris, bagaimana mungkin pada konflik yang terjadi di Rusia Vs Ukraina, koq usulannya referendum, emang ini konflik separatisme dalam satu negara, ini kan konflik antar dua negara berdaulat, wajar saja Perwakilan Ukraina bilang bahwa “usulan yang sangat aneh,” tambah dia.

Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menhadiri International Intitute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit Singapura, yang berlangsung 2-4 Juni 2023 lalu. Acara tersebut dihadiri para menteri dan pejabat tinggi pertahanan dari 41 negara, yang fokus membahas sejumlah masalah pertahanan dan keamanan.

Dalam forum dialog tersbut, Menhan Prabowo menjadi pembicara sesi ketiga dengan tema pembahasan Resolving Regional Tensions pada hari Sabtu (3/6).

Pada penyampaiannya sebagai pembicara, Menhan Prabowo mengusulkan 5 poin terkait proses perdamaian Rusia-Ukraina, yaitu: pertama, penghentian permusuhan dan gencatan senjata pada posisi saat ini; kedua, zona demiliterisasi, masing-masing negara mundur sejauh 15 kilometer ke garis baru (belakang) dari posisi depan saat ini.

Kemudian poin ketiga, membentuk pasukan pemantau dan pasukan penjaga perdamaian PBB di sepanjang zona demiliterisasi; keempat, pemantau dan pasukan PBB terdiri dari negara-negara yang disepakati Rusia dan Ukraina

Terakhir, sebuah ‘referendum di wilayah yang disengketakan’ dengan PBB sebagai penyelenggara untuk memastikan secara objektif mayrotas keinginan penduduk di wilayah sengketa.

Pada hari yang sama, usulan Menhan Prabowo tersebut mendapat respon dari Menteri Pertahanan Ukraina, Oleg Reznikov. Menteri pertahanan Ukraina tersebut menolak usulan rencana peerdamaian yang diajukan Prabowo dengan menyebutnya sebagai “rencana yang aneh”.

 

Apa reaksi anda soal berita ini?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Iklan-Admin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *