Polemik candaan komika Pandji Pragiwaksono yang menyinggung masyarakat Toraja kini memasuki babak baru. Setelah menjalani sidang adat sebagai bagian dari penyelesaian di tingkat adat, Pandji kembali dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diperiksa dalam dugaan penghinaan atau ujaran kebencian.
Langkah kepolisian ini menunjukkan bahwa perkara tersebut belum selesai, meski sebelumnya Pandji sudah lebih dulu menghadapi proses adat. Di sisi lain, jalur hukum formal tetap berjalan dan kini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut isu sensitif yang berkaitan dengan identitas dan kehormatan masyarakat adat Toraja.
Pemeriksaan Lanjutan Setelah Sidang Adat
Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono. Pemeriksaan ini dilakukan setelah ia menjalani sidang adat suku Toraja, yang digelar sebagai tindak lanjut atas pernyataannya sebelumnya yang memicu keberatan dari masyarakat Toraja.
Kuasa hukum Pandji, Haris Azhar, memastikan bahwa kliennya akan hadir memenuhi panggilan penyidik. Kehadiran itu disebut sebagai bentuk kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang masih berjalan.
Meski sudah melalui mekanisme adat, pemeriksaan di kepolisian tetap dianggap penting untuk menilai sejauh mana peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana. Dalam perkara seperti ini, hasil dari sidang adat kerap ikut diperhitungkan, meski tidak otomatis menghentikan proses hukum.
Sudah Pernah Diperiksa pada Februari 2026
Sebelum pemanggilan lanjutan ini, Pandji diketahui telah diperiksa pada 2 Februari 2026 terkait laporan yang sama. Dalam pemeriksaan sebelumnya, ia juga menerima sanksi adat berupa permintaan maaf serta kewajiban membayar hewan tertentu sebagai bagian dari penyelesaian menurut adat Toraja.
Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa kasus ini tidak hanya bergulir di ruang hukum negara, tetapi juga di ranah sosial dan budaya. Bagi masyarakat adat, penyelesaian semacam ini memiliki makna yang besar karena berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi.
Namun, bagi aparat penegak hukum, proses adat bukan berarti perkara otomatis selesai. Penyidik tetap perlu mendalami apakah pernyataan yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur penghinaan atau ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Nasib Status Hukum Pandji Masih Dinanti
Hasil pemeriksaan lanjutan ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah berikutnya. Salah satu pertanyaan utama yang kini ditunggu adalah apakah Pandji akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Di titik ini, sidang adat menjadi variabel yang ikut mewarnai proses hukum, meski keputusan akhir tetap berada di tangan penyidik. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana polisi menilai penyelesaian adat yang sudah dijalani Pandji dibandingkan dengan laporan yang masih diproses.
Kasus ini juga kembali membuka perbincangan soal batas kebebasan berekspresi di ruang publik, terutama ketika materi komedi bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Dalam situasi seperti ini, satu pernyataan bisa memantik respons berlapis: dari protes sosial, penyelesaian adat, hingga pemeriksaan pidana.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan kuasa hukum dan proses yang sedang berjalan di Bareskrim Polri, perkara Pandji kini berada di fase penentuan. Pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik akan menjadi salah satu titik penting untuk melihat arah penanganan selanjutnya.
