Pertamina Patra Niaga mulai menerapkan pembatasan ganjil-genap di SPBU Sulawesi Selatan untuk mengurai antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan ini diberlakukan dengan urutan nomor kendaraan ganjil lebih dulu pada Minggu (13/9), disusul kendaraan bernomor genap pada Senin (14/9).
Community Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya mengatakan kebijakan tersebut sudah berjalan sejak hari ini. Ia menyebut penerapan bertahap dilakukan agar pelaksanaannya tertib, efektif, dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
“Iya sudah diberlakukan (kebijakan ganjil-genap),” kata Okky kepada CNNIndonesia.com, Minggu (13/9).
Okky menjelaskan, kendaraan dengan plat nomor ganjil dapat mengisi BBM di SPBU sekitar Sulawesi Selatan mulai diberlakukan pada hari ini. Untuk plat nomor genap, kebijakan itu menyusul pada Senin (14/9) besok.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Menurut dia, langkah itu penting agar pelayanan di SPBU bisa berjalan lebih lancar, tertib, dan merata.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya agar pelayanan di SPBU dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan merata,” ujarnya.
Sebelum kebijakan ini berjalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih dulu meminta PT Pertamina Patra Niaga mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi antrean kendaraan di SPBU. Permintaan itu tertuang dalam surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026 yang ditujukan kepada Executive General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga.
Selain ganjil-genap, Pemprov Sulsel juga meminta pengisian BBM untuk kendaraan truk dijadwalkan pada malam hari. Tujuannya untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam operasional siang.
Kendaraan pribadi pun diminta hanya diperbolehkan mengisi BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan satu bar atau kurang. Dalam surat itu, Plt Kepala Dinas ESDM Sulsel Kasman menyebut pembatasan tersebut ditujukan untuk mencegah panic buying dan pengisian berulang.
Pemprov Sulsel juga meminta Pertamina menertibkan operasional SPBU, terutama terkait ketersediaan operator pada setiap nozel. SPBU yang tidak memenuhi ketentuan diminta diberikan sanksi.
“Jika tidak ada perbaikan, pengoperasian SPBU tersebut dapat diambil alih Pertamina dan izin operasionalnya dievaluasi,” tegas Kasman.
Sumber: CNN Indonesia



