Istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana merujuk pada tahapan yang berbeda dalam proses pidana. Ketiganya tidak dapat digunakan secara bergantian karena masing-masing menunjukkan kedudukan hukum seseorang, mulai dari tahap penyidikan hingga perkara memperoleh putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemahaman ini penting ketika membaca pemberitaan hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka belum membuktikan bahwa ia bersalah. Begitu pula status terdakwa tidak otomatis berujung pada hukuman, karena pengadilan masih harus memeriksa bukti, keterangan, dan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.
Tersangka berada pada tahap penyidikan
Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Status tersangka ditetapkan dalam tahap penyidikan, ketika penyidik telah memperoleh alat bukti yang diperlukan dan memiliki kejelasan mengenai dugaan tindak pidana. Setelah itu, aparat masih melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan serta memeriksa bukti, termasuk memeriksa saksi dan dokumen sesuai ketentuan hukum.
Karena proses pembuktian belum selesai di pengadilan, penetapan tersangka tidak dapat dipahami sebagai putusan bersalah. Orang yang berstatus tersangka juga tetap memiliki hak-hak hukum, termasuk hak memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Terdakwa diperiksa di pengadilan
Status seseorang berubah menjadi terdakwa ketika ia telah dituntut, diperiksa, dan diadili dalam sidang pengadilan. Definisi itu tercantum dalam Pasal 1 angka 29 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Perubahan status tersebut terjadi setelah perkara memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan. Jaksa penuntut umum mengajukan perkara beserta dakwaan, sedangkan hakim menilai alat bukti, mendengarkan keterangan, serta memeriksa pembelaan terdakwa.
Dalam persidangan, terdakwa memiliki kesempatan memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan menggunakan hak-hak lain yang diatur dalam hukum acara pidana. Kedudukannya sebagai terdakwa juga belum berarti ia terbukti melakukan tindak pidana. Penentuan bersalah atau tidak tetap bergantung pada pemeriksaan dan putusan hakim.
Terpidana memiliki putusan berkekuatan hukum tetap
Terpidana adalah terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 30 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Dengan demikian, istilah terpidana digunakan setelah perkara menghasilkan putusan pemidanaan yang inkrah. Putusan dapat berkekuatan hukum tetap setelah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia atau setelah upaya hukum yang diajukan selesai sesuai ketentuan.
Pidana yang dijatuhkan tidak selalu berupa hukuman penjara. Jenis pidana bergantung pada ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.
Secara umum, urutannya adalah tersangka pada tahap penyidikan, terdakwa ketika perkara diperiksa di pengadilan, lalu terpidana setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap. Namun, alur itu tidak berarti setiap tersangka pasti menjadi terdakwa atau setiap terdakwa pasti menjadi terpidana. Perkara dapat dihentikan, tuntutan tidak dilanjutkan, atau hakim menjatuhkan putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum.
Karena itu, penyebutan status hukum perlu dilakukan secara tepat. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seseorang yang masih berstatus tersangka maupun terdakwa sampai proses hukum menghasilkan putusan yang berlaku.



