Perkembangan pesat teknologi digital membuat ruang siber menjadi arena yang krusial dalam lanskap global saat ini. Hal ini disoroti dalam pidato Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada International Postgraduate Student Conference (IPGSC) yang berlangsung di Universitas Indonesia 23–24 Oktober 2025. Dr. Sulistyo mengangkat isu strategis: tidak adanya batas geografis di ruang siber menghadirkan tantangan dan risiko baru yang belum pernah dihadapi dunia sebelumnya.
Menurut Dr. Sulistyo, cyberspace hadir sebagai domain tanpa batas yang tidak diatur oleh satu otoritas pun, berbeda dari wilayah darat, laut, atau udara yang memiliki yurisdiksi jelas. Kondisi ini membentuk ekosistem baru, di mana dunia maya semakin meleburkan konsep-konsep klasik tentang kedaulatan dan teritori. Dia menjelaskan, ancaman keamanan tidak lagi datang secara konvensional, melainkan dapat muncul dari individu atau kelompok dari seluruh penjuru dunia, dan langsung berdampak pada banyak negara sekaligus.
Serangan siber yang menyasar infrastruktur penting, upaya penyebaran hoaks, maupun manipulasi data bisa saja melintasi banyak negara dalam waktu sangat singkat. Kompleksitas ini memperumit usaha untuk mengidentifikasi pelaku, menuntut pertanggungjawaban hukum, sekaligus mengoordinasikan balasan bersama antarnegara. Hal tersebut menyebabkan negara-negara dihadapkan pada dilema baru, yakni cara melindungi kedaulatan mereka tanpa dapat mengandalkan pengamanan teritori seperti dahulu.
Keunikan karakter borderless pada ruang siber memberikan peluang bagi banyak aktor non-pemerintah, termasuk kelompok kriminal dan organisasi tertentu yang mendapat dukungan negara, untuk meluncurkan serangan siber lintas negara tanpa kehadiran fisik. Hal ini mengubah lanskap ancaman global, menuntut sistem respons yang juga transnasional dan adaptif.
Dr. Sulistyo menyoroti perubahan mendasar dalam persepsi negara-negara tentang keamanan. Ia menekankan, konflik di ruang maya dapat terjadi tanpa tindakan fisik atau pengumuman perang resmi, namun efeknya bisa langsung mengguncang ekonomi, merusak sistem politik, serta mengacaukan stabilitas antarbangsa. Pada masa rivalitas kekuatan besar, penguasaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan jaringan telekomunikasi tingkat lanjut mulai berfungsi sebagai alat baru perebutan pengaruh geopolitik di dunia maya.
Menanggapi dinamika tersebut, Indonesia memperkuat peran aktifnya dalam diplomasi siber. Lewat prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia turut memperjuangkan pembentukan tata kelola global yang adil, mencegah dominasi negara maju, dan mengedepankan kepentingan negara berkembang. Partisipasi Indonesia di forum-forum regional seperti ASEAN serta tingkat global seperti PBB, difokuskan pada penciptaan norma hukum siber, kerja sama penanggulangan insiden, peningkatan kepercayaan antarnegara, dan penguatan kapasitas kolektif menghadapi ancaman digital.
Dr. Sulistyo menjelaskan lebih lanjut bahwa keberhasilan Indonesia menjaga keamanan di ruang siber sangat bergantung pada penguatan tiga hal utama. Pertama, pembangunan pertahanan dan kemampuan keamanan siber nasional melalui teknologi modern dan sistem yang diperbarui. Kedua, memperkokoh jejaring kolaborasi internasional karena keamanan maya tidak bisa dicapai sendirian. Ketiga, membangun generasi baru talenta digital yang andal agar mampu bersaing dan bekerja sama dalam skala global.
Ia menutup paparannya dengan pesan penting bahwa keamanan di dunia maya adalah isu bersama yang mengikat seluruh negara. “Dalam dunia tanpa sekat, keamanan sebuah negara terjalin erat dengan keamanan negara-negara lainnya,” ungkapnya, menegaskan perlunya solidaritas global untuk menciptakan ketahanan siber yang efektif.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
