KABAR DPR – Prabowo Subianto dianggap sebagai salah satu Menteri Pertahanan (Menhan) yang berkomitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Pertahanan sejak era sebelumnya.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Ekonom Universitas Muhammadiyah, Surya Vandiantara menyebutkan jika Prabowo selama ini terus memperbaiki pengelolaan anggaran di Kemenhan melalui koordinasi langsung dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam hal ini, peran aktif Prabowo tersebut pun juga terwujud lewat aksinya yang berhasil menemukan mark up pengadaan alutista hingga 300 persen di kementerian tersebut sebelum dirinya menjabat.
“PS tidak mau seperti Menhan sebelumnya yang tidak profesional dalam mengelola anggaran hingga ditemukan markup sampai 300 persen,” kata Surya kepada wartawan, Sabtu (24/6).
Menurut dia, di era Prabowo saat ini pengelolaan anggaran Kemenhan dilakukan secara lebih profesional sehingga jauh dari kecurangan.
Menurutnya, Prabowo yang berada di jabatan bukan pada lembaga peradilan pun juga tidak melampaui kewenangannya saat mengambil tindakan. Sebagai menteri, langkah Prabowo melaporkan temuan tersebut pun dianggap sangat bijaksana.
“Sebagai Menhan bukan lembaga peradilan temuannya sudah dulaporkan, artinya Prabowo sudah melakukan sesuatu atas hal tersebut,” tambah dia.
Ketua Umum Partai Gerindra ini pun tercatat rajin mengundang BPK untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI secara berkala.
Sikap Prabowo yang menerima masukan dari pengawas eksternal itu pun dinilai Surya merupakan langkah kongkret pemberantasan korupsi di tanah air.
“Prabowo Subianto sudah menjalankan komitmennya terkait pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Sebagai informasi, Prabowo sempat mengakui jika budaya markup memang sesuatu yang marak terjadi di industri pertahanan. Dia menyampaikan hal tersbut saat menghadiri acara ‘The 1st DEFEND ID’s Day’ di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (15/6/2023) lalu.
Banyak modus yang dibongkar Prabowo, misalnya pemborosan, kebocoran, hingga korupsi anggara. Setiap pemimpin negeri, kata dia, pasti akan menemui masalah serupa.
Oleh sebab itu, Prabowo pun senafas dengan visi Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu menindak budaya markup hingga akhirnya korupsi penggunaan anggaran pemerintah. Dia pun berkomitmen untuk membersihkan industri pertahanan Indonesia dari praktik korupsi.
