KABAR DPR – Dua usulan yang disampaikan Presiden Jokowi soal penataan Depo Pertamina dinilai perlu untuk di pertajam lagi. Mengingat arahan Jokowi hanya pada merelokasi warga atau Depo Pertamina Plumpang.
Hal tersebut disampaikan Peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
“Keduanya pilihan yang padat modal. Tidak murah, tidak efisien. Masih ada opsi lain untuk persoalan Depo Plumpang,” kata Riko.
Opsi lainnya, lanjut dia, melalui kombinasi relokasi sebagian warga dan pembangunan buffer zone di Plumpang.
Pasalnya, hal tersebut lebih ideal pelaksanaanya termasuk biaya dengan manfaat yang sama ketimbang pilihan lainnya.
Kemudian menurut Riko, adanya relokasi warga sebagian dalam opsi pilihan ketiga ini dilakukan guna mendapatkan lahan yang efektif dan ideal untuk pembangunan buffer zone Plumpang.
“Keberadaan Depo Plumpang sudah penuhi berbagai aspek. Khususnya bagi keperluan distribusi dan penyimpangan bahan bakar. Bahkan secara sejarah juga itu sebagai lahan yang dulunya kosong,” ucapnya.
“Hanya saja pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terkendali, memicu kehadiran banyak warga di sekitar lokasi. Artinya Pemda DKI tidak mampu mengendalikan pertumbuhan hunian di lokasi. Ini kan persoalan pengawasan yang lemah,” tambahnya.
Sedangkan di satu sisi, lanjut dia, ini bukanlah perkara mudah. Ia khawatir akan ada potensi konflik vertical yang bakal sulit di hindari. Apalagi, di tengah situasi jelang Pemilu 2024 mendatang.
“Buffer Zone itu solusinya. Siapkan area buffer zone sebagaimana kebutuhan. Apalagi Pertamina sudah punya pengalaman panjang mengelola Depo. Lebih piawai,” ujarnya.
Kemudian saat di tanyai apakaah ada opsi lain lagi? Riko memastikan opsi terakhir adalah menunda semua upaya relokasi. Lakukan kajian lebih mendalam dan detail. Cegah berbagai hal yang bisa mengganggu agenda Pemilu 2024.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
