KABARDPR.COM, PANDEGLANG– Iding Gunadi Turtusi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pagelaran, menyampaikan kekhawatiran serius terkait pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang berdekatan dengan gedung SDN 2 Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) No. 02/2008, Turtusi menekankan sejumlah risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan siswa serta masyarakat sekitar.
Menurut Turtusi, salah satu risiko utama dari keberadaan BTS adalah potensi robohnya menara tersebut. Meskipun konstruksi BTS sudah mengikuti standar keamanan, ancaman bencana alam seperti angin kencang atau gempa bumi tetap tidak bisa diabaikan.
“Jika menara ini roboh, dampaknya akan sangat berbahaya bagi gedung sekolah dan anak-anak yang belajar di sana,” ujarnya.
Potensi kerusakan fisik dan cedera serius pada siswa menjadi alasan utama untuk mempertimbangkan ulang lokasi pembangunan BTS ini. Turtusi juga menyoroti bahaya sengatan listrik dari instalasi BTS yang bertegangan tinggi.
“Anak-anak yang bermain di sekitar area sekolah sangat rentan terhadap bahaya ini jika terjadi kebocoran listrik atau kegagalan sistem,” jelasnya.
Meskipun Perkominfo No. 02/2008 mengharuskan semua instalasi listrik memenuhi standar keamanan, risiko tersebut tetap ada dan tidak boleh diabaikan. Risiko kebakaran yang bisa dipicu oleh korsleting listrik di dalam shelter BTS juga menjadi perhatian.
“Kebakaran ini bisa dengan cepat menyebar ke bangunan sekitar, termasuk gedung sekolah yang penuh dengan anak-anak,” ungkap Gunadi Turtusi.
Ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga risiko besar terhadap nyawa siswa dan guru. Meskipun menara BTS dilengkapi dengan penangkal petir, keberadaannya tetap menambah risiko sambaran petir.”Menara tinggi sering menjadi target utama saat terjadi badai petir,” kata Turtusi.
Sambaran petir bisa menyebabkan kerusakan serius dan menimbulkan rasa takut yang mengganggu kenyamanan siswa dan staf sekolah. Iding Gunadi Turtusi mendesak pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) untuk meninjau kembali pembangunan BTS di dekat SDN 2 Harapan Karya.
“Risiko-risiko seperti potensi roboh, sengatan listrik, kebakaran, dan sambaran petir sangat mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan siswa serta warga sekitar,” tegasnya.
Turtusi menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur telekomunikasi. Oleh karena itu, ia sangat menyarankan agar lokasi pembangunan BTS dipindahkan ke area yang lebih aman dan jauh dari lingkungan sekolah serta pemukiman warga.
