Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas dinilai perlu diiringi dengan penguatan rantai logistik di sisi darat agar percepatan bongkar muat tidak memunculkan hambatan baru pada distribusi barang. Sejumlah pelaku dan pengamat yang dikutip dalam materi ini menekankan bahwa kelancaran arus peti kemas bergantung pada kesiapan seluruh simpul dalam ekosistem logistik.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Kuncoro Harto Widodo, menyebut pertumbuhan arus peti kemas harus diimbangi dengan penguatan seluruh simpul logistik. Ia menilai peningkatan layanan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik.
Menurut Kuncoro, integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan regulasi juga menjadi bagian penting agar pergerakan barang tetap lancar. Ia mengatakan, “Hambatan pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya.”
Kuncoro mendorong integrasi data antara terminal, perusahaan pelayaran, depo, trucking, kawasan industri, dan pemerintah. Ia juga menilai pemanfaatan National Logistics Ecosystem (NLE) perlu terus dioptimalkan agar pergerakan informasi dapat mengikuti bahkan mendahului pergerakan barang.
“Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran barang,” katanya.
Selain sistem informasi, Kuncoro menilai pengembangan angkutan barang berbasis kereta api perlu diperkuat sebagai alternatif distribusi menuju pelabuhan. Menurutnya, moda itu juga dapat mendukung penanganan kendaraan ODOL di jalur darat.
Produktivitas terminal dan fasilitas penyangga
Dari sisi pelayaran, peningkatan kapasitas dan produktivitas terminal tetap dianggap penting untuk mendukung efisiensi operasional kapal. Ketua DPC INSA Semarang, Hari Ratmoko, mengatakan produktivitas terminal peti kemas saat ini sudah cukup baik, tetapi kapasitas dermaga dan kedalaman alur tetap perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik kapal.
“Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping line akan senang,” ujarnya.
Hari menambahkan, peningkatan produktivitas terminal harus berjalan beriringan dengan kesiapan fasilitas penyangga di luar terminal. Dalam konteks itu, depo kontainer dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok.
“Depo kontainer itu cukup punya peran penting dalam supply chain,” katanya.
Depo, menurutnya, tidak hanya menjadi tempat penyimpanan kontainer kosong, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penyangga ketika lapangan penumpukan di dalam pelabuhan mulai padat.
Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, mengatakan kondisi pada awal semester II 2026 di sisi darat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang relatif lancar. Ia menyebut perputaran truk tidak lagi menghadapi kepadatan seperti pada awal tahun.
Meski begitu, Supriyono menyebut masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi untuk menjaga kelancaran operasional. Salah satunya perubahan jadwal kapal yang membuat truk harus menunggu lebih lama.
Ia juga menyoroti implementasi Terminal Booking System (TBS) yang masih bisa dioptimalkan, terutama terkait ketersediaan slot kendaraan. Aptrindo, kata dia, turut mendorong depo kontainer di Semarang beroperasi selama 24 jam agar pergerakan kontainer lebih fleksibel dan antrean kendaraan bisa ditekan.
Kebutuhan depo di kawasan timur
Persoalan kesiapan simpul darat juga disebut terjadi di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan kebutuhan paling mendesak di wilayah tersebut adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan sebagai fasilitas penyangga.
“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100% deponya di dalam,” ujarnya.
Puji menyebut keterbatasan ruang penumpukan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Ia menjelaskan, SPIL beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke.
Menurutnya, kondisi itu bukan hanya menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap komoditas, terutama muatan pangan. Ia berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar depo di luar kawasan pelabuhan bisa dibangun.
Kebutuhan tersebut juga menjadi perhatian pengelola TPK Merauke. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.
Revitalisasi itu mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses, serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut masih dalam proses lelang di kantor pusat.
“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul.
Rasul menilai keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan diperlukan agar aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan depo eksternal sekaligus pengembangan kawasan pelabuhan.
Koordinasi di Makassar dan Ambon
Gambaran serupa terlihat di TPK New Makassar. Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan operasional terminal sejauh ini berjalan dengan baik. TPK Makassar disebut menjadi salah satu hub utama distribusi menuju kawasan timur Indonesia.
“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Teguh mengatakan Pelindo berfokus menjaga kesiapan infrastruktur dan peralatan bongkar muat agar pelayanan terminal tetap konsisten. Namun, ia mengingatkan bahwa kelancaran distribusi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas bongkar muat di dermaga.
Menurutnya, pergerakan kontainer setelah keluar dari terminal juga harus dijaga agar tidak terjadi penumpukan pada simpul berikutnya. Ia menilai kapasitas yang tersedia di Makassar saat ini masih memadai untuk mendukung sirkulasi peti kemas.
Dalam menjaga kelancaran itu, koordinasi antara operator terminal, shipping line, perusahaan trucking, pengelola depo, hingga pemilik barang disebut menjadi bagian penting dalam kesinambungan rantai logistik.
Sementara itu, di TPK Ambon, Pelindo berupaya mengantisipasi potensi bottleneck di sisi darat melalui penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Koordinasi dan evaluasi dilakukan secara berkala bersama stakeholder maupun pengguna jasa untuk memastikan kelancaran arus barang dan logistik.
“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi, dalam keterangan tertulis.
Yandi mengatakan salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas di TPK Ambon adalah peremajaan peralatan. Pelindo juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan kapasitas lapangan penumpukan guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas.
Sumber: CNN Indonesia
