Politikus dari partai PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan penolakan partainya terhadap wacana penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD yang saat ini sedang dibahas. Menurutnya, sistem Pilkada langsung yang telah berjalan selama ini adalah representasi sejati dari kedaulatan rakyat. Guntur menganggap bahwa Pilkada melalui DPRD merupakan tindakan yang membatasi hak politik rakyat. Partai PDI Perjuangan tetap memperjuangkan sistem Pilkada langsung karena dianggap sebagai bentuk partisipasi langsung rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
Guntur juga menyoroti tentang fokus partai politik pada isu-isu penting, seperti penanggulangan bencana di Sumatra, dibandingkan sibuk membahas Pilkada yang masih jauh di masa depan. Ia menyuarakan kebingungan atas prioritas partai politik yang terlihat lebih cenderung ingin merampas hak politik rakyat dengan mendorong Pilkada melalui DPRD. Wacana ini kembali muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan hal serupa dalam acara HUT ke-61 Partai Golkar.
Selain Golkar, PKB, dan Gerindra juga menyuarakan dukungannya terhadap Pilkada melalui DPRD. Namun, demikian, Partai Demokrat menolak wacana tersebut, sedangkan PKS masih dalam proses kajian terkait hal ini. Dengan adanya dinamika tersebut, isu Pilkada melalui DPRD menjadi perbincangan hangat di kalangan partai politik di Tanah Air.
