KABARDPR.COM, JAKARTA- Memperingati 28 tahun PBHI Jakarta, Ketua PBHI Jakarta Ridwan Ristomoyo minta menaruh harapan Menteri HAM dapat tangani kasus pelanggaran HAM yang belum selsai.
PBHI Jakarta menaruh harapan agar penegakan HAM ke depan semakin lebih baik dengan adanya kementerian HAM yang dijabat oleh Natalius Pigai.
“Menteri HAM saat ini memiliki rekam jejak sebagai mantan Komisioner KOMNAS HAM yang mengerti dan memahami persoalan HAM. Semoga ke depan penanganan korban pelanggaran HAM lebih baik dan Indonesia terbebas dari pelaku kejahatan HAM”, -Ucap Ketua Umum PBHI Jakarta, (05/11)
Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Yohanes Ruelman Bidaya meminta Menteri HAM Natalius Pigai agar fokus pada penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah ada dan belum selesai.
Yohanes mengatakan, ada ribuan kasus pelanggaran HAM yang setiap tahunnya sudah dilaporkan ke KOMNAS HAM namun belum mendapat penanganan, seperti halnya korban penggusuran yang masih menuntut keadilan dan ganti rugi yang layak.
Yohanes menyoroti keinginan Menteri HAM untuk menambah anggaran sebesar 20 Triliun rupiah yang dinilai tidak tepat jika anggaran tersebut ditujukan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi termasuk gaji ribuan staf kementerian HAM.
“Sosialisasi sampai ke tingkat desa memang diperlukan namun itu dapat dilakukan dengan membangun kerja sama antara pemerintah dan kelompok pegiat HAM”,-ucapnya,
Menurutnya, lebih baik dana tersebut digunakan untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM dan pemberantasan pelaku kejahatan HAM yang selama ini didominasi oleh institusi pemerintah daerah, aparatus TNI-POLRI dan perusahaan swasta,
Yohanes menilai, kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penegakan HAM seharusnya berorientasi pada penuntasan kasus pelanggaran HAM, sebagaimana upaya pemerintah saat ini dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan judi online yang mendapat penilaian positif dari masyarakat. (Red.ki)
