Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akan menggunakan data geospasial hasil citra satelit untuk mengidentifikasi perusahaan tambang nakal yang melanggar aturan. Ketua Satgas Halilintar PKH Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan hasil citra satelit menjadi data awal untuk diverifikasi dengan pengecekan langsung ke lapangan. Data citra satelit akan dikombinasikan dengan data kementerian yang telah ada untuk menentukan tindakan lanjut. Jika terbukti ada bukaan lahan tambang tanpa izin, Satgas akan segera melakukan penindakan. Selain itu, Satgas PKH juga meminta masyarakat untuk memberikan laporan terkait lokasi bukaan tambang ilegal di kawasan hutan.
Dalam penegakan aturan, Satgas PKH telah menetapkan 200 perusahaan untuk diverifikasi terkait dugaan pembukaan lahan tambang di kawasan hutan. Selain itu, 22 perusahaan tambang telah ditetapkan untuk membayar denda sebesar Rp29,2 triliun karena melanggar aturan dengan melakukan pembukaan tambang di luar izin yang dimiliki. Masyarakat diminta untuk turut serta dalam memberikan informasi terkait keberadaan tambang ilegal di kawasan hutan untuk membantu Satgas dalam menegakkan aturan.
