Nasib PPP Diprediksi Bakal Seperti Hanura di Pemilu 2024 Imbas Konflik Internal

Nasib PPP Dipresiksi Bakal Seperti Hanura di Pemilu 2024 Imbas Konflik Internal
Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KABARDPR.COM – Nasib PPP atau Partai Persatuan Pembangunan di presiksi bakal seperti Parati Hanura di Pemilu 2024 berimbas dari kekisruhan di Internal partai.

Seperti di ketahui, Anies Baswedan mendapat dukungan ‘nyapres’ saat menghadiri acara Forum Ka’bah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun di Grand Pacific Hall, Sleman, Rabu (16/11/2022) lalu.

Bacaan Lainnya

Analis dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai gerakan tersebut lahir akibat PPP masih tersandera dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai saat ini belum berani juga mengumumkan capres atau cawapres.

“Jadi tidak heran kader PPP lebih memilih memperjuangkan aspirasi politik sendiri. Dari pada menunggu keputusan partai,” kata Arifki kepada wartawan, Jumat (18/11/2022).

Lebih jauh, ia menilai, FKM gerakan yang memperlihatkan bahwa terjadi ‘Split Ticket Voting’ di PPP. Di mana keputusan organisasi partai dan basis pemilihnya berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan sikap dan berdampak buruk kepada partai.

“PPP itu harus realistis. Tujuan menang di Pilpres itu tentu keinginan semua partai karena punya peluang masuk pemerintahan,” ujarnya.

“Namun, kecil dampaknya jika capres yang di usung menang di pilpres, tetapi partai gagal masuk parlemen. Selain daya tawar politik rendah, posisi strategis juga tidak akan di berikan,” tambahnya.

Selain itu, Arifki mengungkapkan, PPP akan mengulangi situasi yang sama di Pemilu serentak 2019. Sebab PPP berbeda sikap dengan basis pemilih dalam menentukkan capres.

“Sehingga ini di anggap salah satu yang menyebabkan PPP menjadi partai terakhir yang masuk parlemen. Kedua, PPP harus siap menerima kondisi yang di alami oleh Hanura di Pemilu 2019,” tuturnya.

“Salah satu partai yang di prediksi mengalami ‘Split Ticket Voting’ di Pemilu 2019. Rela gagal masuk parlemen karena terlambat dalam mengelola perbedaan sikap partai dan basis pemilih,” pungkasnya.

Baca Artikel Lainnya di Google Berita

Apa reaksi anda soal berita ini?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pos terkait