Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya mewujudkan kampus inklusif harus segera direalisasikan melalui gerakan bersama, bukan berhenti pada pengaturan di atas kertas. Ia menekankan negara perlu menjamin setiap anak bangsa dapat memperoleh pendidikan, termasuk penyandang disabilitas.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Lestari mengatakan masih banyak kendala yang harus diatasi dengan langkah nyata agar pendidikan yang inklusif benar-benar terwujud. Menurut dia, layanan pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa.
“Perlu langkah nyata untuk mengatasi berbagai kendala yang ada agar setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas,” kata Lestari.
Akses masih terbatas
Lestari mengutip data Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan University of the West of England pada awal 2025. Data itu menunjukkan hanya 90 universitas atau 1,99 persen dari 4.523 perguruan tinggi di Indonesia yang secara resmi menerima mahasiswa penyandang disabilitas.
Selain itu, perguruan tinggi yang memiliki pusat layanan disabilitas disebutnya hanya 0,2 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia. Lestari juga menyebut hanya ada 8 perguruan tinggi yang menyediakan platform penerimaan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
Dengan kondisi itu, ia menilai akses dari sekitar 3.128 mahasiswa disabilitas yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per Juni 2025 masih terbatas pada 282 kampus.
Ia menyebut angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai 17,9 juta jiwa.
Regulasi saja tidak cukup
Menurut Lestari, regulasi dan pendanaan saja tidak cukup untuk mewujudkan perguruan tinggi yang inklusif. Ia menilai pemahaman tentang pentingnya ekosistem pendidikan inklusif harus disosialisasikan secara masif, termasuk kesiapan tenaga pendidik yang memiliki perspektif inklusif.
“Pemahaman tentang pentingnya ekosistem pendidikan inklusif harus disosialisasikan secara masif, termasuk kesiapan tenaga pendidik yang memiliki perspektif inklusif,” kata Lestari.
Ia menilai semua pihak perlu menyatukan arah dan langkah dalam pengembangan ekosistem pendidikan tinggi. Menurut dia, konsolidasi antarperguruan tinggi penting untuk melahirkan sistem pendidikan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga adaptif dan kolaboratif dalam menjawab tantangan zaman.
“Diperlukan sumbang pikiran dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk merealisasikan strategi efektif dalam menjawab tantangan,” ucapnya.
Sumber: ANTARA
