Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai kesejahteraan rakyat perlu dibangun dengan berlandaskan keadilan ekologis agar pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam sambutannya pada diskusi bertajuk Keadilan Ekologis untuk Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Rabu, Lestari atau Rerie mengatakan kesejahteraan rakyat yang sejati tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, kesejahteraan harus berdiri di atas keadilan ekologis.
Ia menyebut tata kelola pembangunan selama ini masih cenderung menempatkan alam sebagai komoditas untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia menilai paradigma tersebut perlu diubah dengan menjadikan keberlanjutan ekosistem sebagai pertimbangan utama.
Perlindungan ekosistem dan kelompok rentan
Rerie menegaskan hutan, sungai, laut, dan keanekaragaman hayati bukan semata-mata sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan ekosistem yang kelestarian dan daya pulihnya harus dijaga.
Ia juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia.
Menurut dia, dampak bencana tersebut paling banyak dirasakan masyarakat dengan daya tahan ekonomi yang lemah, termasuk petani, nelayan tradisional, perempuan, anak, masyarakat miskin, dan masyarakat adat.
Karena itu, ia mendorong agar prinsip keadilan ekologis diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, perizinan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan.
Rerie mengatakan keadilan ekologis tidak hanya berkaitan dengan pemerataan manfaat ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, keberlanjutan ekosistem, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
“Negara harus hadir sebagai pengurus bumi, bukan pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi alam tanpa batas,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat terdampak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
Menurut Rerie, kesejahteraan hanya akan bermakna apabila rakyat hidup berkecukupan di tengah lingkungan yang sehat dan lestari, untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang.
Masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kalangan akademik
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengatakan keadilan ekologis perlu menjadi pertimbangan sejak awal perumusan kebijakan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi perlindungan lingkungan hidup melalui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan.



