KABARDPR.COM – Desas-desus perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali terkuak ke permukaan dunia perpolitikan Indonesia pada awal tahun 2023 ini. Apalagi, kabar tersebut makin menjadi isu hangat di tengah masyarakat jelang Pilpres 2024.
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan memberikan kode tunggu yang di nilai untuk melakukan reshuffle kabinet. Mengenai hal ini, partai pengusung Jokowi pun sudah memberikan masukan.
Sebelumnya, kabar reshuffle kabinet Indonesia Maju sempat mencuat berdasarkan pernyataan Jokowi pada akhir Desember 2022 lalu. Saat itu, Jokowi melempar kode kemungkinan akan melakukan reshuffle kabinetnya.
“Mungkin, ya nanti,” kata Jokowi saat mengunjungi Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).
Selang beberapahi kemudian, Presiden Jokowi memberikan kode bahasa tubuh perihal reshuffle kabinet.
Kemudian, pada awal tahun 2023 ini, Presiden Jokowi kemudian kembali membuka suara terkait kabar tersebut. Perihal reshuffle ini kembali ditanyakan ke Presiden Jokowi dalam kunjunguannya di proyek pebangunan sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
“Tunggu,” kata Jokowi sambil tersenyum tipis-tipis dan langsung pergi meninggalkan lokasi.
PDIP Beri Masukan Soal Reshuffle Kabinet
Menyoal reshuffle kabinet, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa partainya sudah memberikan masukan ke Presiden Jokowi terkait reshuffle.
Meski sudah memberi masukan, Hasto menegaskan bahwa semua keputusan akan kembali di tangan Presiden Jokowi.
“(Terkait reshuffle) berbagai pertimbangan sudah disampaikan oleh PDIP (ke Presiden Jokowi) yang berdasarkan tentu saja terhadap kinerja dan bagaimana dengan reshuffle itu bagaimana efektivitas pemerintahan di dalam sisa masa jabatan dapat betul-betul ditingkatkan,” kata Hasto di UMJ, Tangerang Selatan, Rabu (25/1/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Hasto enggan membeberkan siapa saja pihak yang akan terkena dampak dari reshuffle tersebut.
“Ini kan (reshuffle) menyangkut orang, tidak bagus kalau kita sampaikan secara terbuka. Jadi PDIP akan menjaga etika politik, sehingga masukan sudah diberikan. Sekarang Presiden yang ambil keputusan,” jelasnya.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
