KABAR DPR – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mempertanyakan pencapaian program pemerintah di bidang Pendidikan, khususnya Nawacita berbasis Pendidikan karakter yang tertuang di Perpres dan Kepmendikbud RI terkait visi Pendidikan karakter.
“Buktinya perundungan di kalangan pelajar malah semakin marak terdengar, dan pelakunya merata dari beragam strata sosial, dimana keseriusan pejabat terkait?” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
Politisi Fraksi PKS ini geram dengan kian maraknya kasus perundungan yang semakin sering terdengar di media, dan merata terjadi di berbagai daerah. Bahkan di antara korban yang masih pelajar sampai harus meregang nyawa.
Padahal, sebelumnya, hasil Survei PISA 2019 oleh OECD, yang masih menjadi acuan Kemendikbudristek RI, sudah menempatkan Indonesia peringkat juara dalam kasus perundungan. Menurut survei tersebut diketahui 41 persen anak di Indonesia mengalami perundungan lebih dari 1 kali dalam sebulan.
“Saya mendesak pemerintah khususnya Kemendikbud RI untuk menyatakan darurat bullying (perundungan) agar semua pihak terkait dan masyarakat sama-sama aware dan sadar bahwa kondisi ini jangan disepelekan,” ujarnya.
Karena itu, pria asal daerah pemilihan Tegal dan Brebes ini mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menjadi salah satu pondasi program Nawacita Presiden RI.
Di samping itu, Kemendikbudristek RI juga telah meluncurkan program yang megah dan menghabiskan anggaran negara tidak sedikit yang bernama ‘Profil Pelajar Pancasila’. Program ini tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian Pendidikan dan Kebudayan tahun 2020-2024.
