Dalam beberapa waktu terakhir, perjalanan luar negeri yang rutin dilakukan Presiden Prabowo Subianto kerap menyita perhatian masyarakat Indonesia. Setiap kali Presiden menghadiri forum internasional atau melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain, berita mengenai agenda-agenda tersebut langsung menyebar luas di berbagai media tanah air.
Namun, diskusi masyarakat, khususnya di media sosial, membuktikan tidak semua orang menanggapinya secara positif. Pertanyaan seperti “Kenapa Presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa manfaat konkretnya untuk rakyat?” sering sekali muncul dan berulang di berbagai platform digital.
Sikap skeptis ini dapat dimengerti, sebab buah dari upaya diplomatik memang tidak selalu nampak secepat hasil-proyek infrastruktur ataupun program bantuan sosial. Diplomasi sering diidentikkan dengan negosiasi tertutup dan pertemuan formal, sehingga hasil akhirnya kerap sulit terasa langsung.
Sebenarnya, dalam dinamika global saat ini, peran aktif Indonesia di panggung diplomasi sangat dibutuhkan. Hubungan antarnegara tengah memasuki masa penuh tantangan, di mana rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat makin tajam, perang Rusia-Ukraina berkepanjangan, dan krisis di Timur Tengah ikut mengguncang kestabilan perekonomian dunia.
Kondisi ini menimbulkan dampak yang signifikan hingga ke tanah air. Harga energi yang kian berfluktuasi, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian ekonomi yang berpotensi mempengaruhi lapangan kerja di Indonesia, adalah sebagian dari implikasi nyata perkembangan global tersebut.
Di berbagai perbincangan akademik, seperti pada IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, isu keterlibatan aktif Presiden Prabowo menjadi salah satu pokok bahasan utama.
Jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy, Anggy Pasaribu, memberikan penekanan bahwa terdapat jurang pemahaman antara aktivitas diplomatik pemerintah dengan persepsi masyarakat umum. Masyarakat memang menyadari keaktifan Indonesia, tetapi merasa kurang mendapat penjelasan tentang latar belakang serta alasan strategis di balik berbagai kunjungan luar negeri tersebut.
Di sisi lain, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa situasi geopolitik global yang semakin terfragmentasi mengharuskan Indonesia menjaga hubungan dengan banyak pihak. Indonesia, menurutnya, tetap harus mengedepankan politik luar negeri yang luwes dan bebas aktif, menaati prinsip non-blok, serta tidak menyandarkan diri pada satu kekuatan global tertentu.
Pendekatan diplomatik seperti ini dikenal dengan istilah hedging, yakni strategi menjaga hubungan dengan seluruh kekuatan utama demi mengurangi risiko yang mengancam. Bahkan, dalam kajian terbaru, strategi diplomasi Indonesia berkembang menjadi resilience-based hedging: tidak hanya menjaga fleksibilitas hubungan luar negeri, tetapi juga memperkuat fondasi domestik agar tahan guncangan eksternal.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di forum-forum seperti G20, ASEAN, hingga BRICS bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan bagian dari upaya mengamankan ruang gerak strategis Indonesia di tengah kompetisi dunia yang makin keras. Ia menambahkan bahwa esensi dari langkah diplomasi ini kerap tidak tersampaikan ke publik secara menyeluruh.
Sayangnya, yang lebih sering diangkat ke permukaan hanyalah potret kegiatan formal atau agenda seremonial. Penjelasan mengenai tujuan jangka panjang dan urgensi langkah diplomasi cenderung minim, sehingga masyarakat lebih mudah menilai secara kasat mata tanpa memahami makna lebih dalam dari diplomasi negara.
Menurut Anggy, kendala terbesar bukan terletak pada strategi diplomasi itu sendiri, melainkan lemahnya komunikasi strategis kepada masyarakat luas. Bahasa teknis dan narasi yang digunakan pemerintah acap kali tidak dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga jarak pemahaman tetap terbentang.
Apalagi di era digital, narasi yang jelas, mudah dipahami, dan relevan bagi kehidupan sehari-hari menjadi kunci agar opini publik tidak didominasi informasi yang keliru atau sekedar viral tanpa substansi. Pemerintah sangat membutuhkan kehadiran juru bicara yang sanggup memberikan penjelasan bukan hanya tentang aktivitas diplomasi, tetapi juga pentingnya langkah tersebut bagi rakyat Indonesia di bidang ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan.
Hal ini harus diterapkan secara konsisten, termasuk di media sosial. Kehadiran digital pemerintah wajib diwarna dengan penjelasan substansi, bukan sekadar keramaian yang berisiko memecah opini tanpa memperjelas arah kebijakan.
Pada akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia hari ini bukan hanya menghadapi dunia global yang semakin kompleks, tetapi juga menjembatani pemahaman antara kebijakan luar negeri negara dan kepentingan publik domestik. Diplomasi yang berhasil harus dimengerti dan dirasakan masyarakat, bukan sekadar diterima oleh negara-negara lain.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
