KABAR DPR – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek LRT Jabodebek untuk memastikan penyebab buruknya kualitas trainset LRT Jabodebek. Audit yang dilakukan setidaknya mencakup teknologi maupun proses produksinya.
“Rabu 1 November kemarin, rangkaian kereta LRT Jabodebek Cibubur Line – Dukuh Atas dilaporkan sempat mogok di tengah jalan selama tiga menit. Peristiwa ini menambah deretan masalah pada LRT Jabodebek, setelah sebelumnya banyak unit roda yang aus,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
Banyaknya unit roda yang aus, imbuh Amin, menyebabkan manajemen LRT Jabodebek hanya mengoperasikan 9 trainset dari 18 trainset yang biasa beroperasi. “Hal itu mengakibatkan waktu tunggu dan keberangkatan LRT menjadi molor karena Sebagian trainset harus masuk ruang perawatan,” pungkasnya.
Menurut Amin, audit diperlukan untuk mengetahui kualitas trainset LRT apakah sudah sesuai standar atau belum. Selama ini, PT INKA diketahui sudah berpengalaman memenuhi permintaan trainset LRT bagi negara lain, yang tentu saja dari sisi kualitas harusnya sudah terjamin.
“Kalau kemudian ditemukan masalah dengan standard LRT yang digunakan di rute Jabodebek, maka hal itu mencoreng reputasi anak bangsa dalam inovasi dan teknologi, khususnya transportasi umum,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Audit dilakukan, lanjutnya, untuk mengetahui apakah ada masalah dengan kualitas bahan bakunya atau proses pengerjaannya. Jika terbukti ada pengurangan kualitas bahan maka ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penyelidikan faktor-faktor penyebabnya. “Saya khawatir ada praktik rente dalam pengadaan trainset LRT, sehingga kualitasnya tidak memenuhi standar,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Amin mengungkapkan pada Agustus 2023 lalu, pihak Siemens yang ditunjuk sebagai pemasok dan pengelola software untuk operasional LRT Jabodebek memprotes adanya ketidaksesuaian teknis pada 31 trainsetLRT buatan PT INKA. Ketidaksesuaian ini yang menyebabkan terjadinya tidak kompatibel dengan sistem atau software untuk pengoperasiannya.
Amin kembali menegaskan pentingnya audit ini dari sisi reputasi kemampuan penguasaan teknologi anak bangsa. “Jangan sampai reputasi anak bangsa rusak gara-gara penyimpangan yang terkait dengan faktor non teknis produksi, misalnya praktik rente sehingga terjadi pengurangan kualitas bahan baku. Selama ini kita berjuang agar anak bangsa diberikan kepercayaan. Kita juga mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan impor,” jelasnya.
Buruknya kualitas trainset LRT, menurut Amin, bisa menurunkan kepercayaan publik akan kemampuan anak bangsa. Padahal bisa jadi persoalannya bukan pada kemampuan para insinyur kita, namun karena faktor lain.
“Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jika dibiarkan, hal ini akan membuat industri kereta api kita sulit melangkah lebih jauh. Padahal kita sedang membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan anak bangsa dalam urusan teknologi perkeretaapian,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IV ini.
