Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai usulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, sebagai tindakan yang mengecewakan. Menurut Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, langkah tersebut tidak mengejutkan mengingat latar belakang politik Presiden saat ini yang terkait erat dengan Orde Baru dan Soeharto. Upaya memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah menjadi pembahasan sejak tahun 2009 dan masih berlanjut hingga saat ini.
GEMAS telah menyampaikan penolakan mereka melalui surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 100 lembaga dan individu. Hal ini didasari oleh penilaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Koalisi tersebut merasa bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bertentangan dengan asas kemanusiaan dan perilaku yang baik.
Selain Soeharto, beberapa tokoh lain termasuk dalam daftar usulan gelar pahlawan nasional, di antaranya adalah Marsinah, aktivis buruh, dan Abdurrahman Wahid. Proses pengusulan nama pahlawan nasional ini melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam sidang dengan Dewan Gelar. Kesimpulan dari sidang tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menjadi penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dan bijaksana sebelum memberikan gelar pahlawan nasional kepada seseorang, terutama jika terdapat kontroversi dan perdebatan di sekitarnya.
