Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Sumatera Selatan mencapai 52.483 kasus pada September 2026. Angka tersebut meningkat 11,62 persen dibandingkan Agustus dan menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini. Di tengah kenaikan itu, Ketua Komisi XII DPR RI Willy Aditya mengingatkan bahwa dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Willy menyebut gangguan kesehatan yang mulai dirasakan masyarakat tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Menurut dia, negara juga perlu memastikan pemenuhan hak warga atas kesehatan serta lingkungan hidup yang baik.
“Titik-titik spot apinya ini pelanggaran HAM, kita cek dulu. Kita ini kan terdampak semua ini,” kata Willy saat kunjungan kerja Komisi XIII di Palembang, Sumatera Selatan, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Penelusuran titik api diminta diperkuat
Willy meminta Kementerian HAM menelusuri lokasi-lokasi karhutla dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Penelusuran itu dinilai penting untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi di lapangan, terutama pada titik kebakaran yang berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar pemeriksaan terhadap titik-titik tersebut dilakukan lebih lanjut. Hasil penelusuran, kata dia, dapat menjadi dasar untuk memperkuat tindak lanjut atas persoalan yang menyangkut hak masyarakat, termasuk dampak kesehatan akibat paparan asap.
Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengenai peningkatan ISPA menjadi salah satu perhatian Willy. Ia menyoroti bahwa kenaikan kasus tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir, bersamaan dengan persoalan karhutla yang masih berdampak terhadap masyarakat.
Kolaborasi lintas lembaga didorong
Selain meminta penelusuran lokasi kebakaran, Willy mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, serta perguruan tinggi.
Menurut dia, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mengatasi keterbatasan sumber daya dalam menangani persoalan HAM. Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan membuat penanganan karhutla berjalan lebih terkoordinasi dan responsif terhadap dampak yang dialami warga.
Willy menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap titik-titik karhutla perlu diarahkan untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak, bukan hanya aspek kebakaran atau kerusakan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla dapat sekaligus menilai pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga yang berada di wilayah terdampak.



