Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) lanjutan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menghadirkan tiga tokoh advokat, Rabu. Forum tersebut akan menjadi ruang bagi para praktisi hukum untuk menyampaikan pandangan dan analisis terhadap rancangan aturan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta. Tiga advokat yang diundang adalah Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu Prof. Dr. Jamin Ginting, Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ahmad Fikri Assegaf, serta advokat Amir Fahrudin.
Pembahasan dikebut selama masa reses
Agenda dengan kalangan advokat ini merupakan bagian dari rangkaian RDPU yang digelar Komisi III untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya mengatakan rapat-rapat pembahasan RUU Perampasan Aset tetap dilakukan selama masa reses.
Menurut Habiburokhman, langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat penyusunan RUU sehingga dapat disahkan menjadi undang-undang pada 15 Desember 2026. Hingga Selasa (27/10), Komisi III telah menggelar hampir 60 kali RDPU dengan menghadirkan berbagai pihak.
Jumlah pertemuan itu masih akan bertambah. Komisi III memperkirakan terdapat sekitar 20 rapat lanjutan yang akan digelar untuk membahas RUU tersebut. “Berarti total mungkin hampir 80-an elemen masyarakat kita dengar,” kata Habiburokhman, Selasa (27/10).
Status pembahasan di DPR
Di tengah rangkaian konsultasi publik tersebut, Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset. Habiburokhman dipercaya memimpin Panja, sedangkan anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra disepakati sebagai wakil ketua.
RUU Perampasan Aset juga telah memperoleh persetujuan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. Dengan status itu, pembahasan diarahkan untuk menyusun substansi dan merampungkan proses legislasi sesuai target pengesahan yang telah ditetapkan.
Masukan dari tiga tokoh advokat dalam RDPU kali ini akan menjadi bagian dari bahan pembahasan Komisi III dalam melanjutkan penyusunan RUU tersebut. Komisi III masih menjadwalkan sejumlah pertemuan lain sebelum pembahasan mencapai tahap akhir dan ditargetkan disahkan pada 15 Desember 2026.



