Globalisasi telah melahirkan sebuah dunia yang terjalin erat oleh arus modal, data, dan barang. Namun di balik kemudahan pertukaran ini, tersembunyi kerentanan-kerentanan baru. Sejumlah peneliti, seperti Farrell dan Newman (2019), menyoroti bahwa hubungan ekonomi lintas negara bisa menjadi instrumen untuk mengelola risiko, namun juga berpotensi memperbesar risiko tersebut. Dua contoh nyata terlihat dalam konflik di Ukraina dan Iran: keduanya menggarisbawahi betapa satu insiden dapat berimbas ke seluruh dunia, meski perang itu sendiri bersifat terbatas.
Kasus Ukraina menunjukkan bagaimana konflik memutus rantai distribusi pangan dunia, karena lebih dari 90% ekspor pertanian Ukraina melalui Laut Hitam. Ketika jalur laut ini terganggu akibat perang, upaya pengalihan lewat darat atau sungai hanya mampu menutup sebagian kecil kebutuhan dunia (EPRS, 2022). Bahkan lebih parah, Rusia dan Belarus sebagai pemasok utama bahan baku pupuk global juga terkena sanksi, sehingga produksi pangan global terancam pada musim berikutnya (OECD, 2022). Sementara Krisis Iran menyoroti sisi lain dari ketergantungan global, yakni pasokan energi. Meskipun Iran tidak perlu menghambat semua kapal yang lewat Selat Hormuz, cukup dengan ancaman ranjau atau serangan terbatas, risiko naik, premi asuransi melonjak, dan trafic minyak turun drastis—turun dari 20 juta ke 2,7 juta barel per hari menurut International Energy Agency (2026).
Fenomena ini disebut Farrell dan Newman sebagai efek chokepoint—ketika sebuah simpul penting dalam jaringan ekonomi atau logistik diserang, maka imbasnya terasa hingga level global. Efek ini juga berlaku di jaringan keuangan, sistem pembayaran, semikonduktor, dan teknologi digital (Drezner, Farrell, dan Newman, 2021). Sanksi finansial, pemutusan asuransi, atau pengendalian akses ke infrastruktur digital dapat membuat ekonomi sebuah bangsa lumpuh, meskipun tidak ada serangan fisik.
Clausewitz menegaskan bahwa perang tetaplah alat politik, hanya saja medan tempur hari ini telah meluber ke elemen-elemen yang jauh dari ranah militer. Saat Ukraina tidak bisa menyalurkan ekspor gandum, negara miskin yang bergantung pada pangan terkena imbasnya. Ketika Hormuz terguncang, harga energi di Jakarta ikut melonjak. Ini membuktikan bahwa jarak geografis nyaris tak berarti di era keterkaitan ekstrem seperti sekarang.
Situasi tersebut menghadirkan dua skenario risiko bagi Indonesia. Pertama, jika suatu saat Indonesia menjadi target konflik, musuh tak perlu langsung menyerang pangkalan militer; cukup mematahkan logistik, energi, data, atau distribusi pangan agar negara tidak berdaya. Kedua, tanpa melibatkan diri dalam perang, Indonesia tetap rentan terhadap guncangan eksternal, baik karena pemutusan rantai pasok energi, pangan, maupun infrastruktur keuangan global. Realita ini menandakan bahwa kesiapan pertahanan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek militer, tetapi juga daya tahan fungsi-fungsi vital bangsa ketika rantai utama terganggu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kapasitas adaptasi sangat bergantung pada identifikasi titik-titik penting mana yang harus terus berjalan. Perlindungan pada pelabuhan, terminal energi, pusat data, kabel bawah laut, gudang pangan, atau jaringan pembayaran antar-pulau menjadi prioritas. Ketahanan tidak otomatis terbangun hanya dengan swasembada; jika masih bergantung pada input impor atau distribusi terkonsentrasi, krisis bisa cepat merembet. Namun, ketergantungan pun dapat dikelola bila negara punya cadangan, alternatif, atau jalur pengganti yang memadai.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus menyadari posisinya yang rentan. Konektivitas antar-wilayah, baik melalui laut, udara, maupun kabel data, adalah urat nadi ekonomi dan pertahanan. Hiruk pikuk perang di tempat jauh bisa saja berdampak pada kestabilan dalam negeri jika simpul vital itu terganggu. Oleh sebab itu, kalkulasi pertahanan tidak boleh terpaku pada serangan langsung, melainkan juga pada berapa lama fungsi utama negara tetap bertahan saat jaringan global terguncang.
Pelajaran dari Ukraina dan Iran tidak menuntut Indonesia untuk berusaha sepenuhnya mandiri dengan menolak keterhubungan dunia, melainkan menuntut negara ini memetakan titik rawan yang akan menjadi sumber kerentanan jika terjadi konflik global. Pertanyaan penting yang harus dijawab bukan hanya dari mana ancaman datang, tetapi fungsi kritis apa yang terancam berhenti jika simpul vital gagal, dan berapa lama negara bisa bertahan tanpa akses ke simpul itu. Tantangan ini nyata bagi masa depan anak bangsa. Bayangkan seorang pelajar di pelosok dengan semangat besar, namun akses belajarnya terbatas. Jika simpul penting, seperti distribusi buku atau data, gagal, masa depan generasi itu pun tergadaikan. Karena itu, upaya kolektif membangun ketahanan dan memperbaiki infrastruktur kritis bukan sekadar soal pertahanan, melainkan juga investasi pada masa depan.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas



