Di tengah meningkatnya perdebatan soal uang digital dalam politik, seorang investor besar di balik Tether kembali menjadi sorotan setelah memperbesar dukungan finansial kepada partai Inggris yang paling vokal mendukung kripto. Nama Christopher Harborne, investor berbasis Thailand yang diketahui memegang sekitar 12% saham di penerbit stablecoin terbesar di dunia itu, muncul dalam pengungkapan resmi sebagai penyumbang jutaan poundsterling untuk Reform UK.
Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Inggris, dukungan Harborne terhadap partai yang dipimpin Nigel Farage itu mencakup donasi senilai 9 juta poundsterling atau sekitar Rp 204,61 miliar yang telah diumumkan tahun lalu. Selain itu, ada tambahan 3 juta poundsterling atau sekitar Rp 68,20 miliar yang disumbangkan pada November dan baru terungkap dalam pengajuan regulasi terbaru, sebagaimana dilaporkan The Guardian.
Donasi besar dan kedekatan dengan agenda kripto Reform UK
Masuknya nama Harborne ke daftar donor besar menegaskan kembali hubungan antara kekuatan modal, industri aset digital, dan politik elektoral di Inggris. Reform UK selama ini memang menempatkan kripto sebagai bagian penting dari narasi ekonominya. Partai tersebut berulang kali menyuarakan keinginan menjadikan Inggris sebagai “pusat utama” untuk aset digital, sebuah posisi yang membedakannya dari banyak partai arus utama.
Salah satu janji yang paling menonjol adalah rencana menurunkan pajak keuntungan modal atas kripto menjadi 10%, dari tarif yang saat ini berada di level 18%. Bagi pendukungnya, kebijakan ini dipandang sebagai sinyal bahwa Inggris harus lebih ramah terhadap inovasi finansial. Namun bagi para pengkritik, sikap tersebut justru menimbulkan pertanyaan soal arah pengawasan dan risiko yang menyertai aset digital.
Di sisi lain, besarnya donasi dari figur yang terkait erat dengan Tether membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada program ekonomi Reform UK, tetapi juga pada pengaruh donor besar dalam membentuk agenda politik partai tersebut.
Reform UK dorong kripto masuk ke politik pendanaan
Selain menjadikan kripto sebagai tema kampanye, Reform UK juga mencoba membawa aset digital langsung ke dalam mekanisme pendanaan politik. Pada 2025, partai itu tercatat sebagai partai politik Inggris pertama yang menerima donasi dalam bentuk aset digital. Langkah ini membuka pintu bagi para pendukung untuk menyumbang menggunakan mata uang kripto seperti bitcoin.
Bagi Reform UK, kebijakan tersebut sejalan dengan citra partai yang ingin tampil sebagai pendobrak. Mereka memposisikan kripto bukan sekadar alat investasi, tetapi juga simbol dari sistem keuangan yang lebih modern dan bebas dari hambatan lama. Namun, inovasi ini justru memicu diskusi baru tentang transparansi, identitas donor, dan jejak asal dana yang masuk ke dunia politik.
Di tengah sorotan terhadap donasi Harborne, Reform UK semakin terlihat sebagai partai yang tidak hanya menjual agenda pro-kripto, tetapi juga berupaya menguji sejauh mana aset digital bisa diterima dalam praktik politik formal di Inggris.
Kritik soal transparansi dan risiko campur tangan asing
Langkah Reform UK menerima dan mendorong donasi kripto tidak lepas dari penolakan. Pada Januari, ketua dari tujuh komite parlemen mendesak pemerintah Inggris untuk melarang sumbangan mata uang kripto kepada partai politik. Alasan utama mereka berkaitan dengan sifat aset digital yang dinilai dapat menyamarkan asal usul dana.
Para anggota parlemen itu juga menyoroti kemungkinan celah bagi campur tangan asing dalam sistem pemilu. Kekhawatiran tersebut muncul karena transaksi kripto, meski tercatat di blockchain, tidak selalu mudah dikaitkan secara langsung dengan identitas pemberi dana dalam konteks pendanaan politik. Bagi para kritikus, situasi ini berpotensi membuka ruang abu-abu yang sulit diawasi dengan aturan pendanaan konvensional.
Dengan latar seperti itu, donasi tambahan dari investor Tether ke Reform UK bukan sekadar kabar soal dukungan politik. Kasus ini memperlihatkan bagaimana aset digital kini tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga alat pengaruh dalam kompetisi politik, sekaligus memunculkan pertanyaan lama dengan bentuk baru: siapa yang membiayai politik, dan sejauh mana publik bisa mengetahuinya.
