Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan ada usulan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset mengatur perampasan aset hasil tindak pidana yang berbentuk sekolah, pesantren, hingga rumah sakit tanpa menghilangkan fungsi sosialnya.
Habiburokhman menilai aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tetap dapat diambil alih negara, tetapi fasilitas yang berdiri di atas aset tersebut harus tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut dia, penyitaan bisa dilakukan tanpa memutus manfaat sosial yang selama ini berjalan.
“Terkait aset-aset tersebut, maka penyitaan tetap dilakukan tetapi dengan tetap memfungsikan aset-aset tersebut untuk masyarakat kegunaannya. Ya, mungkin dokumennya sudah bukan atas nama yayasan, tapi udah atas nama negara,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Komisi III DPR merumuskan RUU Perampasan Aset dengan menyeimbangkan dua tuntutan utama publik, yakni mempercepat pengesahannya untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya.
“Undang-undang harus produktif, memulihkan kerugian negara, namun mutlak memiliki pagar pelindung hak asasi manusia yang rigid agar tidak disalahgunakan,” katanya.
Menurut dia, ada kekhawatiran RUU Perampasan Aset dapat disalahgunakan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik maupun membungkam pihak yang kritis. Karena itu, DPR akan memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan perampasan aset agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Pembahasan kelembagaan masih dikaji
Selain soal pengawasan, Komisi III DPR juga masih membahas kelembagaan yang nantinya menjalankan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset. Opsi yang dikaji mencakup optimalisasi Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI atau pembentukan lembaga baru.
“Kami masih menunggu masukan apakah memaksimalkan Kejaksaan yang ada BPA itu sekarang ya, atau membentuk yang baru,” kata Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset sebelumnya telah dimasukkan DPR ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Pembahasannya diarahkan untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Sumber: ANTARA



