Bali – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan rangkaian agenda Pertemuan Parlemen dalam Rangka Forum Air Dunia (WWF) ke-10 Tahun 2024 melambangkan komitmen untuk memperkuat diplomasi air antar parlemen dunia. Tidak hanya komitmen, agenda ini dinilai memainkan peran krusial untuk menindaklanjuti resolusi IPU
Salah satu poin resolusi yang menjadi sorotan ialah pembentukan sistem baru tata kelola air: mendorong tindakan parlemen mengenai air dan sanitasi. Poin ini diadopsi oleh Majelis IPU ke-132 Tahun 2015 di Hanoi lalu. Secara tegas, DPR RI menyatakan posisinya terkait diplomasi air.
Demikian hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana di sela-sela agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka WWF ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024).
“Kami tetap berkomitmen untuk menjadikan air sebagai isu politik dan mendukung kebutuhan penting manusia untuk melindungi, melestarikan, dan menggunakan air secara berkelanjutan; akses universal terhadap air bersih dan air bersih serta kebersihan; dan, berusaha menjelajahi lebih banyak opsi pembelajaran dan praktik baik melalui diskusi mengenai air,” tutur Putu.
Selain itu, mewakili BKSAP DPR RI, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu akan mengupayakan memperkuat peran parlemen serta berusaha melakukan intervensi terhadap kebijakan air, melalui pembentukan Kaukus Air DPR RI. “Kaukus ini akan menjadi platform anggota parlemen antar partai di Indonesia yang berfungsi sebagai pendukung keahlian, advokasi isu dan diplomasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai informasi, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau ‘DPR RI Water Caucus’. Selaku inisiator, Putu meluncurkan Kaukus Air DPR RI secara simbolis di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/5) lalu.
Terbentuknya kaukus ini menjadi langkah nyata komitmen dan kepedulian DPR RI terhadap kelangsungan air bersih. Selain itu, kaukus ini menjadi simbol dan semangat dari DPR RI untuk perjuangan hak rakyat untuk memperoleh air layak dan bersih sehingga bisa diteruskan oleh para legislator pada periode selanjutnya. (um/aha)
