Di tengah dorongan efisiensi energi yang kembali mengemuka akibat gejolak geopolitik dan potensi tekanan pada harga minyak dunia, Komisi X DPR RI mengingatkan bahwa sektor pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Wacana penghematan seperti Work From Home (WFH) dinilai bisa menjadi pilihan di sejumlah sektor, tetapi bukan untuk sekolah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi fondasi utama pendidikan nasional. Menurut dia, sekolah bukan sekadar tempat transfer pengetahuan, melainkan ruang penting untuk membangun karakter, interaksi sosial, dan kedisiplinan siswa. Karena itu, efisiensi energi tidak semestinya diterjemahkan menjadi pengurangan aktivitas belajar di kelas.

Pendidikan Tak Bisa Disamakan dengan Kantor

Lalu menilai, kebijakan WFH memang relevan untuk dibahas sebagai bagian dari respons atas dinamika global, terutama ketika konflik antara Iran dengan AS dan Israel memicu kekhawatiran terhadap pasokan serta harga energi. Namun, logika penghematan itu, kata dia, tidak bisa dipukul rata ke semua sektor.

“Kalau di kantor mungkin masih bisa diatur, tetapi di pendidikan dampaknya berbeda,” demikian inti penegasan yang disampaikan Lalu. Ia mengingatkan bahwa pengalaman selama pandemi Covid-19 sudah cukup menjadi pelajaran bahwa pembelajaran jarak jauh tidak mampu menggantikan sepenuhnya kualitas interaksi di kelas. Dalam praktiknya, banyak aspek pendidikan yang sulit dioptimalkan melalui sistem daring, termasuk pembentukan karakter dan kedekatan antara guru dan siswa.

Menurut Lalu, wacana efisiensi energi justru harus dibaca lebih selektif. Sektor pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar hingga menengah, membutuhkan kehadiran langsung agar proses belajar berjalan utuh. Ia juga menekankan bahwa kegiatan praktikum, diskusi, dan materi yang memerlukan pengawasan langsung tidak efektif jika hanya disampaikan dari jarak jauh.

Zonasi Dinilai Sudah Membantu Kurangi Beban Transportasi

Lalu juga menyoroti bahwa saat ini sistem zonasi sekolah sudah berjalan lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Dengan pola zonasi tersebut, mayoritas siswa berada dalam jangkauan yang relatif dekat dari sekolah masing-masing. Artinya, dampak terhadap konsumsi energi dari sisi transportasi tidak terlalu besar.

Ia menilai argumen efisiensi energi di sektor pendidikan menjadi kurang kuat jika dikaitkan dengan perjalanan siswa ke sekolah. Sebab, jarak tempuh yang semakin dekat justru membuat aktivitas belajar tatap muka tetap rasional untuk dipertahankan. Dalam pandangannya, manfaat pendidikan langsung jauh lebih besar dibanding potensi penghematan energi yang sangat terbatas bila sekolah dialihkan ke sistem jarak jauh.

Karena itu, Lalu menolak jika di masa depan muncul kembali gagasan efisiensi yang menyasar kegiatan belajar di sekolah. Menurut dia, kebijakan semacam itu berisiko mengganggu hak belajar siswa dan menurunkan mutu pendidikan nasional. Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati agar langkah penghematan tidak menimbulkan kerugian jangka panjang pada peserta didik.

Dukungan untuk Tatap Muka Penuh Mulai 2026

Dalam pernyataannya, Lalu juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang akan kembali menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka penuh mulai April 2026. Menurutnya, arah kebijakan tersebut sudah tepat karena memberi kepastian bahwa pendidikan tetap bertumpu pada interaksi langsung di kelas.

Ia mengapresiasi pendekatan pemerintah yang dinilai masih memberi ruang fleksibilitas terbatas untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi hanya pada mata pelajaran tertentu yang memang memungkinkan. Skema seperti ini dianggap lebih masuk akal ketimbang menjadikan PJJ sebagai pilihan utama. Dengan begitu, sekolah tetap bisa menjaga kualitas pengajaran tanpa kehilangan manfaat teknologi secara berlebihan.

Lalu menekankan bahwa pembelajaran daring tidak boleh lagi diposisikan sebagai solusi umum untuk pendidikan dasar dan menengah. Bagi dia, pengalaman pandemi sudah cukup menunjukkan bahwa sistem tersebut hanya layak dipakai secara terbatas, bukan untuk menggantikan model pembelajaran utama di sekolah.

Di saat pemerintah mencari cara menekan konsumsi energi akibat ketidakpastian global, DPR mengingatkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilampaui. Sekolah, kata Lalu, harus tetap menjadi ruang belajar yang hidup, dekat dengan guru, dan menjaga pembentukan karakter siswa secara langsung.