LIVESabtu, 7 November 2026
Ayo Dukung Produk UMKM IndonesiaKLIK DI SINI
BREAKING NEWS
Beranda›Ekonomi›Daftar Negara yang Gratiskan Pajak Pembalut, Ada Australia-Inggris
Ekonomi

Daftar Negara yang Gratiskan Pajak Pembalut, Ada Australia-Inggris

Daftar Negara Gratiskan Pajak Pembalut, Ada Australia dan Inggris

Perbedaan perlakuan pajak terhadap produk menstruasi kembali menjadi sorotan. Ketika sejumlah negara telah menurunkan, bahkan menghapus, pajak atas pembalut dan produk sejenis, Indonesia masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen.

Komnas Perempuan menilai pembalut tidak semestinya diperlakukan sebagai barang pilihan karena merupakan kebutuhan dasar yang digunakan secara rutin oleh perempuan. Pandangan itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram @komnasperempuan pada Kamis (29/10).

“Pembalut bukan produk opsional, melainkan kebutuhan esensial yang dialami oleh separuh populasi di Indonesia. Namun, hingga kini pembalut masih dikenakan PPN, sementara berbagai barang kebutuhan pokok lainnya mendapatkan pembebasan pajak,” tulis Komnas Perempuan.

Sejumlah negara menghapus pajak produk menstruasi

Dalam infografik yang dibagikan, Komnas Perempuan mencatat Australia, Kanada, Inggris, dan Malta telah menetapkan tarif pajak produk menstruasi sebesar nol persen. Di Kanada, tarif tersebut berlaku untuk produk menstruasi yang memenuhi ketentuan. Sementara itu, Malta menerapkan tarif nol persen sejak 2025.

Beberapa negara lain juga menurunkan tarif pajaknya. Austria tercatat mengenakan pajak sebesar 7 persen, turun dari 10 persen sejak 2026. Spanyol menerapkan tarif 4 persen, setelah sebelumnya berada di level 10 persen pada 2023.

Adapun Indonesia masih berada pada tarif PPN efektif 11 persen. Data tersebut menjadi bagian dari sorotan Komnas Perempuan mengenai pentingnya meninjau kebijakan perpajakan agar pengurangan tarif, apabila dilakukan, benar-benar berdampak pada konsumen perempuan.

Akses produk dan pilihan yang dapat digunakan ulang

Menurut Komnas Perempuan, kebijakan untuk memperluas akses terhadap produk menstruasi tidak hanya dilakukan melalui perubahan tarif. Sejumlah negara juga menurunkan harga, menyediakan produk secara gratis di sekolah atau rumah sakit, serta mengembangkan pembalut yang dapat digunakan kembali.

“Beberapa negara telah mencoba praktik dari mulai menurunkan harga, memberi akses gratis seperti di sekolah atau rumah sakit, juga merancang pembalut yang dapat dipakai ulang. Di Indonesia praktik tercatat dilaksanakan atas inisiatif kolektif dari masyarakat/lembaga/usaha,” tulis lembaga tersebut.

Komnas Perempuan juga menilai inovasi pembalut yang dapat digunakan ulang memiliki kaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Namun, lembaga itu menekankan bahwa aspek lingkungan perlu berjalan bersama kebijakan fiskal yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.

“Kebijakan dapat ditinjau kembali, juga perlu dipantau apakah perubahannya akan sampai manfaatnya ke konsumen perempuan. Sementara itu, inovasi pembalut yang dapat digunakan ulang juga baik untuk keberlanjutan lingkungan,” lanjut Komnas Perempuan.

Lembaga tersebut menegaskan pentingnya melanjutkan aksi kolektif untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. “Namun dari semua, kita perlu memastikan kebijakan fiskal, serta meneruskan aksi kolektif kita untuk mendorong pemenuhan dasar setiap perempuan,” tulis Komnas Perempuan.

Source link

Penulis

Redaksi_Ekonomi

Redaksi Ekonomi KabarDPR bertugas menyajikan informasi dan pemberitaan seputar perkembangan ekonomi nasional dan global, kebijakan fiskal dan moneter, dunia usaha, investasi, perdagangan, perbankan, pasar modal, industri, UMKM, ketenagakerjaan, energi, serta ekonomi digital.