Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat diplomasi Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Sikap itu disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat di Jakarta, Jumat.
Syahrul menekankan bahwa diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen perlu saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan internasional, dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Ia juga menyatakan BKSAP siap mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif.
“BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional,” kata Syahrul dalam keterangannya.
Harapan itu ia sampaikan menyusul pelantikan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Syahrul, pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri bisa menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
“Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global,” ujarnya.
Diplomasi bebas aktif dan perlindungan WNI
Syahrul mengatakan prinsip bebas aktif perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk merespons perubahan geopolitik, sekaligus memperkuat hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Ia juga menilai diplomasi Indonesia harus memastikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan memperluas kerja sama yang mendukung pembangunan nasional.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, diplomasi Indonesia perlu terus diarahkan agar tetap selaras dengan kepentingan nasional di tengah perubahan situasi global. Dalam pandangannya, posisi Indonesia harus aktif, bukan sekadar mengikuti arus perkembangan internasional.
Palestina dan amanat konstitusi
Di samping kepentingan nasional, Syahrul menekankan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional, terutama terkait situasi kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza. Ia berharap Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan warga sipil, serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
“Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan. Rakyat Palestina masih menghadapi penderitaan yang luar biasa, kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kami berharap Kementerian Luar Negeri terus memimpin upaya untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan bagi warga sipil, serta penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional,” ujarnya.
Syahrul juga menegaskan bahwa upaya kemanusiaan perlu disertai langkah politik untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Ia menyatakan Indonesia perlu mempertahankan dukungan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, sekaligus menolak pendudukan dan pemindahan paksa warga Palestina.
“Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah garis politik luar negeri yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa, dan kita wajib menjaganya,” katanya.
Forum internasional
Dalam pelaksanaan diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI menyatakan siap memperjuangkan isu-isu strategis melalui berbagai forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta kerja sama parlemen bilateral. Melalui forum-forum itu, BKSAP ingin mendorong kepentingan Indonesia tetap diperhatikan dalam percaturan global.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kerja BKSAP yang menempatkan diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional, sekaligus mendukung agenda politik luar negeri bebas aktif.
Sumber: ANTARA
