JAKARTA – Paguyuban Masyarakat Anti Berita Fitnah dan Hoax menduga jika mantan Menteri Komunikasi & Digital RI (Kominfo -sekarang Komdigi) Budi Arie Setiadi banyak dirugikan dengan berbagai misinformasi yang tidak akurat tentang kasus judi online.
Menurutnya keberhasilan aparat kepolisian dalam memberangus sindikat judi online tidak bisa dikaitkan dengan Budi Arie.
“Kami menilai eks Menkominfo Budi Arie menjadi korban ketidakakuratan serta keimbangan informasi yang tentunya dilakukan secara sistematis oleh kelompok tertentu yang merupakan gembong judi online, apalagi Budi Ari merupakan orang dekat Jokowi dan tegas menyatakan perang terhadap Judol,” kata Koordinator Pamsaber Hoax dan Fitnah, Teuku Afriadi SH kepada wartawan, Senin (11/11).
Teuku menuturkan, sejak awal Budi Arie menjabat dirinya sudah mendapati jika sumber daya manusia di kementerian tidak ideal untuk dapat melakukan penanganan judi online secara menyeluruh. Awalnya, kata dia, pemerintah hanya sanggup menurunkan sekitar 10 ribu konten per hari.
Berawal dari masalah tersebut, Budi melakukan rekrutmen dan beberapa pihak banyak yg mengajukan diri. Salah satunya berinisial T orang dekat menteri perhubungan, dia menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yg merah putih.
Setelah itu, muncul juga pihak berinisial AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men take down 50.000 sampai 100.000 per hari.
“Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur,” ucap dia.
Semua tenaga itu memiliki latar belakang yang terpercaya. Bahkan, seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani Direktorat Pengendalian, termasuk Menteri Budi Arie memutuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama.
Hanya saja, lanjut Teuku niat jahat yang sudah ada dari orang-orang yang mendekati (T dkk-red ) Budi Ari muncul dan di luar dari kewenangan pemerintah. Apalagi imbuh Teuku, diketahui operasional dari kegiatan melindungi situs judol tersebut pun berada jauh dari radar kantor pemerintahan.
“Tidak ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi Situs Judi Online. Jangankan melindungi 1000 situs judol bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana. Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai KOMDIGI. T pun ternyata “bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol,” jelas pengacara muda yang juga aktivis GMNI ini.
Sebagai informasi, belakangan muncul berbagai hoax yang menyudutkan Budi Arie. Misalnya, terdapat video yang diunggah oleh Seorang Anggota DPR RI dan dinarasikan seolah tumpukan uang dalam laci hasil menggeledah kantor stafsus Budi Arie terkait kasus judol dan masih banyak lagi.
“Tapi, tidak ada satupun informasi yang tepat terkait hal tersebut. Bahkan pihak Kejaksaan Agung yang disebut-sebut bertindak telah memberikan klarifikasi ,” tegasnya.
Teungku berharap masyarakat tetap mengawal persoalan judi online yang merupakan penyakit masyarakat dengan tetap mengedepankan rasionalitas.
“Setiap informasi yang ditayangkan baik media massa maupun media sosial perlu diverifikasi kebenarannya agar tidak ada pihak yang disudutkan lantaran hoax dan fitnah apalagi dengan tujuan politis seperti yang terjadi pada Budi Ari,” tutup Teuku.
