Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agritrans Batumarta di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 3 November 2026 dan menambah daftar bank yang izin usahanya dicabut sepanjang tahun ini menjadi 16.
Pencabutan itu tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Agritrans Batumarta. Dalam siaran pers pada Selasa (3/11), OJK menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan.
Kronologi penanganan BPR Agritrans Batumarta
BPR Agritrans Batumarta beralamat di Jalan A. Yani No. 101A Air Karang, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.
OJK lebih dahulu menetapkan bank tersebut dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 28 November 2025. Status itu diberikan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR Agritrans Batumarta berada di bawah 12 persen.
Setelah penetapan status BDP, manajemen BPR menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, OJK menyatakan rencana tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Upaya penyehatan yang dilakukan selama masa BDP juga belum menghasilkan perbaikan signifikan terhadap persoalan permodalan bank.
Pada 16 Oktober 2026, OJK mengubah status pengawasan BPR Agritrans Batumarta menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Keputusan itu diambil setelah OJK memberikan waktu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Agritrans Batumarta tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujar OJK.
Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan likuidasi sebagai cara penanganan bank dalam resolusi tersebut. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tanggal 23 Oktober 2026. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha BPR Agritrans Batumarta.
Menindaklanjuti permintaan itu, OJK mencabut izin usaha bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPS selanjutnya akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan proses likuidasi bank.
OJK mengimbau nasabah BPR Agritrans Batumarta tetap tenang. Dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Daftar bank yang izin usahanya dicabut pada 2026
Hingga 4 November 2026, 16 bank yang izin usahanya dicabut adalah:
1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat, 7 Januari 2026.
2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur, 27 Januari 2026.
3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, 9 Februari 2026.
4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali, 18 Februari 2026.
5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 9 Maret 2026.
6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat, 31 Maret 2026.
7. PT BPR Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, 7 April 2026.
8. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah, 25 Juni 2026.
9. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur, 3 Juli 2026.
10. PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta, 7 Juli 2026.
11. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat, 16 Juli 2026.
12. PT BPR Citra Bersada Abad, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, 19 Agustus 2026.
13. PT BPRS Gaido Indonesia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 1 September 2026.
14. PT BPR Pasarraya Kuta, Bali, 17 September 2026.
15. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten, 25 September 2026.
16. PT BPR Agritrans Batumarta, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, 3 November 2026.



