KABARDPR.COM, JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Penjabat (Pj) Walikota Sorong Septinus Lobat yang didampingi beberapa anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 dari dapil Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor, Abdullah Manaray dari dapil Papua Barat, H Hartono (Papua Barat Daya) dan Rudi Tirtayana (Papua Selatan).
Pj Walikota Sorong, Septinus Lobat dalam kesempatan itu meminta dukungan DPD RI untuk percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Kota Sorong. Terutama terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
“Saya silaturahmi kepada Ketua DPD RI karena DPD RI adalah lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah. Kami minta dukungan percepatan pembangunan di Papua sekaligus mengharapkan masukan dan arahan agar kami bisa membuat kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua,” ujar Septinus Lobat di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).
Harapan Septinus, DPD RI juga memberikan prioritas pengawasan kepada Papua dan Pemkot Sorong mengenai dana Otsus meskipun sudah ada badan yang secara khusus melakukannya.
“Dana yang besar ini merupakan tanggung jawab besar juga bagi kami. Makanya kami menyadari berbagai pihak juga harus memberikan pengawasannya supaya pemanfaatannya tepat sasaran demi tercapainya tujuan utama masyarakat Papua maju dan sejahtera,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa spirit kerja setiap anggota DPD RI adalah pembela kepentingan masyarakat daerah. Tentu saja apa pun yang tepat dan berguna bagi masyarakat daerah, DPD RI pasti mendorong dan mendukung sepenuh hati.
“Ada empat anggota DPD di tiap provinsi. Bekerja mewakili daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Komitmen tersebut kami pegang teguh, karena itu ada dalam sumpah jabatan saat dilantik,” ujarnya.
Sedangkan, terkait pengelolaan dana Otsus, LaNyalla berharap sudah seharusnya bisa membawa perubahan positif dan signifikan bagi masyarakat Papua. Apalagi Provinsi dan Kabupaten/Walikota diberikan keleluasaan atas prakarsa sendiri untuk mengatur dan mengurus sesuai kepentingan aspirasi dan hak dasar masyarakat orang asli Papua.
“Pesan saya Pak Pj Walikota harus memastikan ada keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang, adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, kemudian perlunya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, lalu pembangunan yang akan dilakukan harus berkelanjutan. Terpenting juga dana dan program Otsus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” kata dia.
LaNyalla juga meminta Pj Walikota merangkul semua stakeholder, sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua semakin kuat.
“Percepatan ini harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Di daerah semua stakeholder harus berpartisipasi aktif. Itu kuncinya,” ujar LaNyalla.
Dalam kesempatan itu hadir Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Oni Choiruddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.(*)
