KABAR DPR – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kejaksaan atau kepolisian sebagai pendamping dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Termasuk di dalamnya penetapan pemberian Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
“Untuk mengantisipasi celah-celah terjadinya pelanggaran hukum kami mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan perjanjian, MoU (memorandum of understanding) dengan pihak kejaksaan ataupun kepolisian. Hal ini semata sebagai pendampingan prosedur, bukan pendampingan teknis ya. Bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan dengan bagus dan sudah disupervisi oleh kejaksaan sebagai pengacara Negara, maupun penegak hukum di republik ini kan kepolisian,” ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).
“Untuk mengantisipasi celah-celah terjadinya pelanggaran hukum kami mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan perjanjian, MoU (Memorandum of Understanding) dengan pihak kejaksaan ataupun kepolisian,” cetusnya.
Dijelaskannya selama ini Komisi VII DPR sering mendengar kegalauan para pelaku industri pertambangan, investor, dan ketakutan teman-teman di ESDM saat melakukan proses kegiatan pertambangan. Hampir setiap hari pelaku industry pertambangan yang diperiksa oleh Kejaksaan dan kepolisian secara bergantian.
Hal tersebut tentu membuat para investor ragu bahkan “takut” untuk memulai bisnis pertambangan di Indonesia. Atas kondisi demikian, Politisi dari Fraksi Partai Gerindea ini berharap agar penegakan hokum jangan sampai mengganggu sistem yang ada. Karena dengan begitu, sistem yang ada lambat lau akan semakin terlihat rusak.
Atas dasar itulah Bambang mengaku akan menjembatani antara Kementerian ESDM dengan APH (aparat penegak hokum). Pihaknya akan mempersilahkan APH untuk menjalankan proses penegakan hokum, namun pihaknya menggarisbawahi agar penegakan hokum jangan sampai mengganggu rutinitas penambangan, apalagi sampai mengganggu investasi.
Ia mencontohkan, mangkraknya RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) yang menurut beberapa pihak dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM disebabkan karena adanya penegakan hokum di salah satu provinsi, hingga mengakibatkan hampir semua pihak di Kementerian ESDM menjadi terperiksa.
“Jadi, permintaan pendampingan oleh Kejaksaan dan atau kepolisian ini hanya untuk memastikan bahwa kinerja yang sudah dilakukan oleh staf Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Minerba sudah sesuai dengan kaidah hokum. Sehingga RKAB dapat berjalan sesuai aturan hokum yang berlaku. Investor dapat bebas berinvestasi tanpa ada rasa takut, dan yang juga penting, kita jangan sampai dikomplain oleh investor,” papar Bambang.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainya, Bambang Patijaya misalnya. Bambang Patijaya mengungkapkan fraksi mendukung apa yang diungkapkan oleh Bambang Hariyadi terkait permintaan Komisi VII DPR RI kepada Kementerian ESDM untuk minta pendampingan hukum oleh phak kejaksaan terhadap Kementerian ESDM, baik terkait penerbitan IUP, IUPK dan lain-lainnya.
“Saya pikir ini satu terobosan. Tetapi saya juga sekali lagi mengatakan bahwa pendampingan ini sifatnya sementara. Bukan sesuatu yang permanen karena yang diperlukan oleh kawan- kawan minerba pada saat ini adalah satu kepastian, rasa kenyamanan di dalam melakukan tugasnya. Dan saya pikir kita perlu memberikan suatu trouble shooting. Ya kan di dalam jangka pendek ini memberikan rasa tenang kenyamanan,” sebutnya.
“Kemudian kepercayaan diri bagi kawan kawan yang kemarin sempat goyah dikarenakan satu dan lain hal akibat proses penegakan hukum. Untuk itu kami. sependapat dengan penyampaian pimpinan Pak Bambang Hariyadi dan pimpinan komisi VII DPR lainnya tentang pendampingan hukum tersebut. Kami usulkan dari kejaksaan, saat itu sifatnya seperti apa, silakan dibahas secara detil MOU-nya. Intinya fraksi Golkar menyatakan dukungan,” paparnya.
