Antisipasi Kenaikan Harga Pangan akibat Konflik Timteng: DPR Beri Peringatan

Di tengah bayang-bayang konflik Timur Tengah yang belum mereda, DPR meminta pemerintah tidak lengah membaca dampaknya ke dapur rumah tangga. Lonjakan harga pangan global dinilai bisa merembet ke pasar domestik, sehingga langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini, bukan setelah harga terlanjur naik.

Anggota Komisi IV DPR, Eko Wahyudi, menegaskan bahwa pemerintah perlu terus memantau pergerakan harga pangan dunia dan bersiap melakukan intervensi bila gejolak mulai terasa di dalam negeri. Menurut dia, situasi geopolitik yang memanas, terutama perang di Timur Tengah, punya potensi besar memengaruhi biaya energi, distribusi, dan akhirnya harga bahan pangan.

BGN Diminta Jadi Penyangga Saat Harga Tak Terkendali

Eko menilai pemerintah tidak cukup hanya mengamati pasar, tetapi juga harus menyiapkan instrumen yang bisa langsung bekerja jika harga pangan melonjak. Salah satu opsi yang ia dorong adalah memanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyerap produksi dalam negeri, terutama ketika tekanan harga mulai sulit dikendalikan.

Skema itu, menurut Eko, penting agar produksi petani dan peternak tetap terserap, sekaligus menjaga harga di tingkat konsumen tidak bergerak liar. Ia menilai negara perlu hadir sebagai penyeimbang ketika mekanisme pasar justru berisiko merugikan pelaku produksi.

Dalam penjelasannya, Eko juga menyoroti kondisi peternak ayam yang belakangan menghadapi tekanan berat. Di satu sisi, harga pakan masih tinggi. Di sisi lain, harga jual telur justru melemah. Situasi ini membuat margin peternak semakin sempit dan berisiko memicu kerugian berkepanjangan.

Untuk itu, ia mengusulkan agar BGN memberi arahan kepada SPPG agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat ikut menyerap telur produksi lokal. Menurut Eko, langkah tersebut bukan hanya membantu menstabilkan harga, tetapi juga menjadi jalan keluar agar peternak tidak terus menanggung beban dari ketidakseimbangan pasar.

Harga Pangan Global Naik, Tekanan Energi Jadi Pemicu

Waspada yang disampaikan DPR itu bukan tanpa dasar. Eko merujuk pada data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO yang mencatat harga pangan global naik 2,4 persen pada Maret. Kenaikan tersebut dipicu antara lain oleh memburuknya biaya energi akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Eko, kondisi itu menunjukkan bahwa gangguan di satu kawasan dapat memberi efek berantai ke banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta tidak menunggu sinyal krisis datang lebih dekat, melainkan menyiapkan langkah mitigasi sejak awal agar dampaknya tidak membesar.

Stok Beras Aman, Tapi Kemarau Panjang Masih Mengintai

Meski memberi peringatan soal potensi lonjakan harga pangan, Eko tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menilai stok beras saat ini masih berada pada level yang cukup aman untuk 11 bulan ke depan, sementara produksi beras juga disebut meningkat 13,29 persen.

Bagi Eko, capaian itu menunjukkan bahwa upaya menjaga pasokan pangan di tingkat nasional berjalan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga stok hari ini tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap ancaman berikutnya.

Ia menyinggung potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu bisa mengganggu produksi pangan, terutama di daerah yang rentan kekeringan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemetaan risiko lintas sektor, disertai dukungan alat dan infrastruktur yang memadai untuk membantu wilayah terdampak menghadapi kekeringan.

Dengan kata lain, Eko ingin pemerintah tidak hanya sibuk menahan gejolak harga, tetapi juga menyiapkan fondasi produksi agar pasokan pangan tetap terjaga ketika cuaca dan geopolitik sama-sama memberi tekanan.