Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk kejahatan di sektor perbankan dan perpajakan.
Harris menyatakan perampasan aset seharusnya tidak dibatasi pada satu jenis kejahatan saja. Menurut dia, mekanisme itu perlu diterapkan juga pada perdagangan orang, narkotika, senjata, hingga perdagangan organ.
“Undang-Undang Perampasan Aset tidak bisa hanya kepada tindak pidana korupsi. Semua tindak pidana,” kata Harris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia juga menyoroti praktik penggelapan pajak dan menilai aset hasil kejahatan semestinya dapat disita. Dalam pernyataannya, Harris menegaskan tidak boleh ada pengecualian dalam penerapan RUU tersebut.
“Termasuk perdagangan orang, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, perdagangan organ. Perbankan, perpajakan. Enak amat orang gelapin pajak enggak bisa disita,” ujarnya.
Menunggu DIM dari pemerintah
Harris mengatakan DPR RI menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah sebagai bagian dari pembahasan RUU itu. Ia menyebut DPR RI telah berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.
“Selanjutnya kan ke pemerintah untuk mengeluarkan tanda tangan presiden dan mengeluarkan peraturan pemerintahnya,” katanya.
Ia berharap pengesahan RUU Perampasan Aset dapat membantu menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari kejahatan ekonomi. Harris kembali menegaskan agar tidak ada sektor yang dikecualikan dalam aturan tersebut.
“Karena ini menarik, kalau kita mau bersih ya bersih keseluruhan. Orang dagang narkoba, asetnya enggak bisa disita, ya, kan? Nah, kita tinggal tunggu, bareng-bareng kawal,” ujar Harris.
Dalam pernyataannya, Harris juga menyebut kejahatan di sektor perbankan memiliki dampak serius. Ia bahkan mengatakan kejahatan tersebut bisa lebih sadis dibanding korupsi.
“Kejahatan perbankan juga sadis-sadis. Lebih sadis dari korupsi,” katanya.
Sumber: ANTARA



