Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti beratnya beban biaya yang dihadapi pelaku industri di Sulawesi Selatan saat kunjungan kerja reses bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan jajaran kementerian mitra, Jumat (9/10). Ia menilai pelaku industri berada dalam tekanan dari berbagai sisi, mulai dari pajak, penurunan pendapatan, hingga gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Novita mengatakan kondisi itu membuat pelaku industri berada dalam situasi yang sangat sulit. Dalam pernyataannya, ia menyebut para pelaku usaha seakan “dicekik dari semua sisi” karena beban pajak dan pendapatan yang menurun, sementara mencari keuntungan juga kian berat.
Menurut dia, persoalan solar menjadi salah satu hambatan paling krusial bagi keberlangsungan usaha di Sulsel. Keterbatasan pasokan dan tingginya harga solar di lapangan disebut berdampak langsung pada sektor jasa logistik maupun pabrik-pabrik yang terhubung dengan rantai pasok manufaktur.
Novita juga menyoroti bahwa lonjakan biaya operasional tidak mudah ditutup dengan menaikkan harga jual produk. Ia menyebut pelaku usaha tidak bisa begitu saja menyesuaikan harga karena daya beli masyarakat saat ini terbatas.
“(Pengusaha, red.) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” ujarnya.
Legislator dari komisi yang membidangi UMKM itu menegaskan bahwa melalui kunjungan reses tersebut, Komisi VII DPR RI akan membawa aspirasi dan temuan lapangan ke dalam agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN. Langkah itu diarahkan untuk mendorong iklim usaha yang adil, sehat, dan berdaya saing di wilayah Indonesia Timur.
Sumber: ANTARA



